Jokowi Minta Prabowo Jadi Koordinator Intelijen, Anggota DPR Tak Khawatir Terjadi Konflik Kepentingan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid tak khawatir bakal terjadi conflict or interest yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto atas tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk menjadi orkestrator intelijen.

Meskipun, Prabowo berpotensi untuk menjadi salah satu menteri Indonesia Kabinet Maju yang bakal mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa profesional. Saya yakin lah. Kalau semua mau menggunakan posisinya ya bisa saja. Tapi kan beliau profesional,” ujar Meutya ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Ia mengatakan selama ini Prabowo telah menunjukan pada Komisi I kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan.

Baca juga: Usul Jokowi Kemenhan Jadi Koordinator Intelijen Dinilai Tak Sesuai Tata Kelola Negara

Meutya menyebutkan, Prabowo selalu memastikan bekerja untuk negara, bukan partai politiknya.

“Selama ini di Komisi I, beliau menunjukan bahwa beliau NKRI, jadi tidak (bekerja) untuk kepentingan kelompok tertentu, partai tertentu. Tapi untuk kepentingan bernegara,” ucap dia.

Diketahui, Jokowi meminta Prabowo untuk menjadi orkestrator info intelijen saat menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di kantor Kemenhan, Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Mantan Wali Kota Solo itu menyampaikan selama ini berbagai informasi intelijen itu disampaikan oleh Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, dan Badan Sandi dan Siber Negara.

"Tadi di dalam saya menyampaikan pentingnya Kementerian Pertahanan menjadi orkestarator bagi informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki," sebut Jokowi.

Baca juga: Minta Kemenhan Jadi Koordinator, Jokowi Diingatkan Jangan Politisasi Intelijen

Sementara itu, Prabowo mengatakan permintaan Jokowi tak lantas membuat informasi intelijen berada di bawah penguasaan Kemenhan.

Ia menyebutkan hanya akan membantu Jokowi menilai informasi intelijen yang masuk.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Rizki Natakusumah mengingatkan agar Prabowo tak menyalahgunakan informasi intelijen untuk menyerang pihak yang kritis pada pemerintah.

"Kami memperingatkan agar jangan sampai ada penyalahgunaan informasi intelijen untuk menyerang pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah dan demokrasi secara umum," papar Rizki saat dimintai konfirmasi, Kamis (19/1/2023).