Menhan Diminta Orkestrasi Intelijen Dinilai Wujud Ketidakpuasan Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengorkestrasi atau mengoordinasikan informasi intelijen dinilai sebagai wujud ketidakpuasan atas laporan tentang strategi ancaman yang mereka susun.

Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto, dengan perintah untuk mengorkestrasi informasi intelijen itu sebenarnya Presiden Jokowi meminta supaya Prabowo efektif dan optimal memanfaatkan informasi intelijen dari lembaga lain buat menyusun laporan.

"Itulah sebabnya Presiden ingatkan agar bertanya atau carilah data dari semua lembaga intelijen yang ada. Sehingga Jakumhanneg (Kebijakan Umum Pertahanan Negara) yang dibuat betul-betul untuk menghadapi ancaman yang ada," kata Soleman saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/1/2023).

Baca juga: Jokowi Tunjuk Kemenhan Jadi Orkestrator Info Intelijen, PKS: Tak Sesuai Amanat UU

"Maksudnya ancaman yang ada di Jakumhanneg yang dibuat oleh Menhan jauh berbeda dengan ancaman yang dilaporkan oleh BIN kepada Presiden. Presiden merasa tidak puas dengan ancaman yang ada di Jakumhanneg yang dibuat oleh Kemenhan," ujar Soleman.

Soleman mengatakan, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Menhan diwajibkan untuk membantu Presiden membuat Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg).

Nantinya Presiden akan meneken Jakumhanneg untuk kemudian menjadi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Soleman melanjutkan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Dirstrahan) Kemenhan harus melakukan koordinasi intelijen dengan lembaga lain buat menyusun Jakumhanneg.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Kemenhan Jadi Orkestrator Info Intelijen, PKS: Tak Sesuai Amanat UU

"Jadi maksudnya Kemenhan tinggal minta informasi yang dibutuhkan ke BIN. Misalkan butuh informasi tentang A, ya tinggal diminta saja. Kan tujuannya sama. Berbagi informasi. Sama seperti BAIS TNI atau lembaga lain yang membutuhkan data dan informasi untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi bukan berarti BIN harus di bawah koordinasi Kemenhan," ujar Soleman.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Prabowo Subianto agar Kemenhan menjadi lembaga yang mengoordinasi informasi intelijen terkait pertahanan dan keamanan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan, Rabu (18/1/2023).

"Tadi di dalam saya menyampaikan pentingnya Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator bagi informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki," kata Jokowi, Rabu.

Baca juga: Jokowi Minta Kemenhan Mengorkestrasi Info Intelijen

Jokowi menyebutkan, informasi intelijen itu selama ini berasal dari banyak institusi, antara lain Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menurut Presiden, beragam informasi itu harus dijadikan sebagai informasi yang solid untuk menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan.

"Ini harus diorkestrasi agar jadi informasi yang satu sehingga kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan, itu betul, paling tidak mendekati benar," ujar Jokowi.

Ia pun mewanti-wanti agar jangan sampai potensi terjadinya sebuah peristiwa baru dilaporkan kepadanya saat sudah kejadian.

Baca juga: Tak Sependapat dengan Jokowi, Anggota DPR: BIN Koordinator Intelijen, Bukan Kemenhan

"Langkah kerja memang harus preventif terlebih dahulu, ini hati-hati. Ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini, jangan sudah kejadian saya baru dikasih tahu," kata Jokowi.

(Penulis : Adhyasta Dirgantara | Editor : Bagus Santosa)