Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Perpanjangan Masa Jabatan Kades Tak Ada Hubungannya dengan Jokowi 3 Periode

Kompas.com - 23/01/2023, 23:34 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI membantah anggapan bahwa perubahan masa jabatan kepala desa berkaitan dengan upaya memuluskan perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, ditemui selepas diskusi peluncuran hasil survei lembaga riset Algoritma di Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).

"Saya kira tidak ada hubungannya. Pertama, undang-undangnya beda," ujar Doli.

Politikus Golkar itu mengatakan, perbedaan beleid yang perlu direvisi imbas usul perubahan masa jabatan kepala desa dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden tak berhubungan.

Baca juga: Ketua Komisi II DPR Minta Isu Masa Jabatan Kades Tak Didorong Motif Pemilu 2024

Perubahan masa jabatan kepala desa hanya perlu ditempuh dengan revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di DPR RI.

Sementara itu, perpanjangan masa jabatan presiden harus mengamendemen konstitusi. Usulan mengamendemen konstitusi tak dapat dilakukan dengan mudah karena butuh persetujuan minimum sepertiga MPR RI.

"UU Desa kan undang-undang biasa, cukup hanya kesepakatan pemerintah dengan DPR saja bisa berubah," ujar Doli.

"Jabatan presiden kita bicara amendemen UUD 1945. Saya kira tidak ada kaitannya, jauh," ucap dia.

Baca juga: DPR: Revisi UU Desa Diperlukan, Tak Hanya Satu Dua Pasal Saja...

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari khawatir wacana memperpanjang masa jabatan kepala desa (kades) dapat merambat pada isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Feri mengingatkan bahwa munculnya isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode awalnya berasal dari usulan kepala desa.

"Jika diingat ya, isu tiga periode presiden, perpanjangan masa presiden dimulai dari isu di kepala desa. Jangan-jangan perpanjangan kepala desa untuk membenarkan alasan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dan lain-lain dimungkinkan," kata Feri kepada Kompas.com, Jumat (20/1/2023).

Baca juga: Apdesi: PDI-P dan PKB Gencar Goda Para Kades soal Masa Jabatan 9 Tahun

Menurut Feri, kades yang menjadi ujung tombak pemerintahan dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia dapat dijadikan alat untuk menggolkan perubahan masa jabatan presiden.

Terlebih, katanya, para kepala desa juga sudah 'dibeli' dengan memperpanjang masa jabatan mereka.

"Bukan tidak mungkin pemberian perpanjangan masa jabatan ini bagian dari Pemilu 2024 untuk mengendalikan kepala desa demi kepentingan poltik tertentu, jadi raja kecil di bawah kendali raja besar di pusat," kata Feri.


Terlepas dari itu, Feri juga menekankan bahwa perubahan masa jabatan kades menjadi 9 tahun membuat mereka dapat menjabat terlalu lama.

Sebab, Undang-Undang Desa mengatur bahwa kepala desa dapat menjabat selama 3 periode. Artinya, kepala desa bisa menjabat hingga 27 tahun apabila wacana itu terealisasi.

Feri kemudian mengatakan, potensi penyimpangan pun bakal terbuka seiring dengan semakin panjangnya kades menjabat, terlebih mereka berwenang mengelola dana desa yang jumlahnya tidak sedikit.

"Sifat kekuasaan itu kalau sudah terlalu lama, terlalu lama, dia akan koruptif dan kepala desa ini hendak disenangkan karena dia simpul paling ujung dari pemerintahan," kata Feri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Yakin Hakim Bakal Vonis Eks Dirut Pertamina Sesuai Harapan Jaksa

KPK Yakin Hakim Bakal Vonis Eks Dirut Pertamina Sesuai Harapan Jaksa

Nasional
Sidang Kabinet, Jokowi-Prabowo Duduk Sebelahan

Sidang Kabinet, Jokowi-Prabowo Duduk Sebelahan

Nasional
Kapolri Persilakan Pelaku Industri Kreatif Kritik soal Perizinan Penyelenggaraan 'Event'

Kapolri Persilakan Pelaku Industri Kreatif Kritik soal Perizinan Penyelenggaraan "Event"

Nasional
Bamsoet dan La Nyalla Klaim Parpol Sepakat Amendemen, PAN Tidak Merasa Dilibatkan

Bamsoet dan La Nyalla Klaim Parpol Sepakat Amendemen, PAN Tidak Merasa Dilibatkan

Nasional
Bantah OTT KPK Cuma Hiburan, Novel: Jalan untuk Bongkar Korupsi Besar

Bantah OTT KPK Cuma Hiburan, Novel: Jalan untuk Bongkar Korupsi Besar

Nasional
Anies dan PDI-P Mungkin Bersatu di Pilkada Jakarta untuk Melawan Kekuatan Politik Jokowi

Anies dan PDI-P Mungkin Bersatu di Pilkada Jakarta untuk Melawan Kekuatan Politik Jokowi

Nasional
PKS Disebut Lebih Baik Usung Anies Ketimbang Sohibul Iman di Pilkada Jakarta

PKS Disebut Lebih Baik Usung Anies Ketimbang Sohibul Iman di Pilkada Jakarta

Nasional
Kakaknya Jadi Tenaga Ahli di Kementan, SYL: Saya Kan Menteri, Masak Saudara Tercecer?

Kakaknya Jadi Tenaga Ahli di Kementan, SYL: Saya Kan Menteri, Masak Saudara Tercecer?

Nasional
Pengadilan Tinggi Perintakan Perkara Gazalba Saleh Dilanjutkan

Pengadilan Tinggi Perintakan Perkara Gazalba Saleh Dilanjutkan

Nasional
Elektabilitas Sohibul Iman Dinilai Tak Cukup Kuat Melawan Anies atau Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Elektabilitas Sohibul Iman Dinilai Tak Cukup Kuat Melawan Anies atau Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Menkumham Tegaskan Tak Lindungi Harun Masiku Meski Sama-sama Kader PDI-P

Menkumham Tegaskan Tak Lindungi Harun Masiku Meski Sama-sama Kader PDI-P

Nasional
BSSN: 'Ransomware' Bikin Data dalam PDN Terkunci

BSSN: "Ransomware" Bikin Data dalam PDN Terkunci

Nasional
Sekjen Nasdem Sebut Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Sangat Mungkin Bahas Pilkada

Sekjen Nasdem Sebut Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Sangat Mungkin Bahas Pilkada

Nasional
Surya Paloh Bilang Nasdem Dukung Bobby di Pilkada Sumut

Surya Paloh Bilang Nasdem Dukung Bobby di Pilkada Sumut

Nasional
SYL Sebut Banyak Menteri Ajak Keluarga Saat Dinas Luar Negeri

SYL Sebut Banyak Menteri Ajak Keluarga Saat Dinas Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com