Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Tinggi Gara-gara PPKM hingga Infrastruktur

Kompas.com - 23/01/2023, 17:35 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat mengatakan, kebijakan soal infrastruktur dan pandemi Covid-19 membuat tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi masih tinggi.

Cecep mengatakan, hasil survei yang dipaparkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini, memotret kinerja Jokowi dalam tiga bulan terakhir.

"Paling determinan kebijakan merespons Covid-19. Kebijakan PPKM yang dihapus. Ekonomi menggeliat kembali, meskipun kemungkinan kekhawatiran terjadi resesi tahun ini," ujar Cecep saat dihubungi, Senin (23/1/2023).

"Tapi ketika itu dibuka, kemudian ekonomi menggeliat, masyarakat meresponsnya secara positif," kata Cecep.

Baca juga: Survei LSI: 53 Persen Responden Tak Tahu PPKM Telah Dicabut

Kebijakan kedua soal infrastruktur. Cecep mengatakan, Jokowi akhir-akhir ini sering meninjau pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.

"Ketika utang tinggi, Sri Mulyani (Menteri Keuangan) bilang ini dalam rangka pembangunan. Jokowi keliling terus. Dalam rangka apa? Dia meresmikan proyek-proyek pembangunan pemerintah. Dari Manado, terus ke Solo, dan itu memang mengonfirmasi pernyataan Sri Mulyani," ujar Cecep.

Hal senada juga diungkapkan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno

"Harus diakui. Ketika Jokowi jadi presiden, infrastruktur itu merata.Yang disebut sebagai upaya untuk melakukan pembangunan di seluruh Indonesia, upayanya ya infrastruktur," kata Adi.

Baca juga: Mereka yang Hadir di Ultah Megawati: Keluarga, Elite PDI-P, hingga Menteri Jokowi

Alasan kedua yang membuat tingkat kepuasan terhadap Jokowi masih tinggi, lanjut Adi, adalah soal bantuan sosial.

"Bansos itu banyak sekali yang diberikan Jokowi. Di tengah banyaknya kritik kanan-kiri. Bansos itu nyata sampai ke masyarakat. Infrastruktur itu nyata dirasakan betul," ujar Adi.

"Pikiran rakyat itu kan pendek-pendek saja. Apa yang dilihat, apa yang diamati, ya sudah positif saja pandangannya," kata Adi.

Adapun LSI mengungkapkan, sebanyak 76,2 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.

Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan LSI pada 7-11 Januari 2023 kepada 1.221 responden melalui metode random digit dialing (RDD).

"Secara umum pada Januari 2023, kita menemukan 76,2 respoden menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja presiden," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei, Minggu (22/1/2023).

Djayadi mengatakan, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi terus meningkat dalam tiga bulan terakhir.

Halaman:


Terkini Lainnya

Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin Terkait Sengketa Pilpres

Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin Terkait Sengketa Pilpres

Nasional
MK Nilai Kegiatan Bagi-bagi Uang Gus Miftah Tak Berkaitan dengan Kampanye

MK Nilai Kegiatan Bagi-bagi Uang Gus Miftah Tak Berkaitan dengan Kampanye

Nasional
MK: Pengalihan Citra Petahana ke Paslon Tertentu Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu

MK: Pengalihan Citra Petahana ke Paslon Tertentu Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu

Nasional
Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin: Tak Beralasan Menurut Hukum

Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin: Tak Beralasan Menurut Hukum

Nasional
MK Nilai Airlangga Tak Terbukti Langgar Pemilu karena Bagi-bagi Sembako Sesuai Putusan Bawaslu

MK Nilai Airlangga Tak Terbukti Langgar Pemilu karena Bagi-bagi Sembako Sesuai Putusan Bawaslu

Nasional
MK Anggap Kegiatan Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

MK Anggap Kegiatan Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

Nasional
MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim 'Dissenting Opinion'

MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim "Dissenting Opinion"

Nasional
Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Nasional
Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Nasional
MK: 'Endorsement' Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

MK: "Endorsement" Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

Nasional
Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com