Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/01/2023, 17:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat mengatakan, kebijakan soal infrastruktur dan pandemi Covid-19 membuat tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi masih tinggi.

Cecep mengatakan, hasil survei yang dipaparkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini, memotret kinerja Jokowi dalam tiga bulan terakhir.

"Paling determinan kebijakan merespons Covid-19. Kebijakan PPKM yang dihapus. Ekonomi menggeliat kembali, meskipun kemungkinan kekhawatiran terjadi resesi tahun ini," ujar Cecep saat dihubungi, Senin (23/1/2023).

"Tapi ketika itu dibuka, kemudian ekonomi menggeliat, masyarakat meresponsnya secara positif," kata Cecep.

Baca juga: Survei LSI: 53 Persen Responden Tak Tahu PPKM Telah Dicabut

Kebijakan kedua soal infrastruktur. Cecep mengatakan, Jokowi akhir-akhir ini sering meninjau pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.

"Ketika utang tinggi, Sri Mulyani (Menteri Keuangan) bilang ini dalam rangka pembangunan. Jokowi keliling terus. Dalam rangka apa? Dia meresmikan proyek-proyek pembangunan pemerintah. Dari Manado, terus ke Solo, dan itu memang mengonfirmasi pernyataan Sri Mulyani," ujar Cecep.

Hal senada juga diungkapkan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno

"Harus diakui. Ketika Jokowi jadi presiden, infrastruktur itu merata.Yang disebut sebagai upaya untuk melakukan pembangunan di seluruh Indonesia, upayanya ya infrastruktur," kata Adi.

Baca juga: Mereka yang Hadir di Ultah Megawati: Keluarga, Elite PDI-P, hingga Menteri Jokowi

Alasan kedua yang membuat tingkat kepuasan terhadap Jokowi masih tinggi, lanjut Adi, adalah soal bantuan sosial.

"Bansos itu banyak sekali yang diberikan Jokowi. Di tengah banyaknya kritik kanan-kiri. Bansos itu nyata sampai ke masyarakat. Infrastruktur itu nyata dirasakan betul," ujar Adi.

"Pikiran rakyat itu kan pendek-pendek saja. Apa yang dilihat, apa yang diamati, ya sudah positif saja pandangannya," kata Adi.

Adapun LSI mengungkapkan, sebanyak 76,2 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.

Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan LSI pada 7-11 Januari 2023 kepada 1.221 responden melalui metode random digit dialing (RDD).

"Secara umum pada Januari 2023, kita menemukan 76,2 respoden menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja presiden," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei, Minggu (22/1/2023).

Djayadi mengatakan, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi terus meningkat dalam tiga bulan terakhir.

Ia menyebutkan, tren peningkatan kinerja presiden sejalan dengan peningkatan positif persepsi pada ekonomi dan penegakan hukum.

"Sejalan dengan tren peningkatan positif persepsi ekonomi dan persepsi hukum sejak tiga bulan terakhir, kinerja presiden mengalami peningkatan dalam persepsi positif masyarakat dari 62,6 persen pada September (2022) menjadi sekarang ke 76,2 persen," kata Djayadi.

Dilihat dari segi pekerjaan, penilaian rendah diberikan oleh kalangan ibu rumah tangga, yakni sebesar 23,4 persen.

Kemudian, dia mengatakan, dilihat dari segi pendapatan juga menarik. Sebab, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden.

"Biasanya kebalik, makin tinggi pendapatan makin rendah tingkat kepuasannya secara presentase. Tapi di Januari (2023) kami menemukan makin tinggi pendapatan makin tinggi tingkat kepuasan kepada kinerja presiden," kata Djayadi.

Adapun margin of error dalam survei ini diperkirakan ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.