Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi V DPR Minta Kemendes Kaji Masa Jabatan Kepala Desa

Kompas.com - 23/01/2023, 15:53 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mengkaji aturan soal masa jabatan kepala desa.

Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan sikap dengan menyuguhkan aturan main soal mekanisme masa jabatan tersebut.

“Misalnya begini, ternyata dalam 9 tahun ada kepala desa yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, proses pemberhentian, penggantian, dan seterusnya. Kan aturan main harus diperjelas dulu,” papar Lasarus dihubungi Kompas.com, Senin (23/1/2023).

Baca juga: Abpednas Sebut Isu Perpanjangan Jabatan Kades Jadi Jualan Parpol Dapat Suara Saat Pemilu

Dalam pandangan Lasarus, Kemendes harus memberikan aturan main yang jelas pada DPR dan publik.

“Kan enggak bisa hitam dan putih, oke 9 tahun, yang kita minta kaji mekanisme 9 tahun itu, aturan main,” ucapnya.

“Karena pemerintah sudah berbicara sepertinya tidak keberatan, cenderung tidak keberatan,” sambungnya.

Baca juga: Apdesi Usul Kades Bisa Menjabat hingga 27 Tahun, Bukan 18 Tahun

Ia menuturkan Komisi V bakal mengadakan rapat kerja dengan Kemendes PDTT dua pekan lagi.

“Dua minggu lagi kita baru rapat kerja. Kita minta sikap pemerintah apa,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, massa dari kalangan kepala desa sempat berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI meminta masa jabatannya diubah 6 tahun menjadi 9 tahun.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar pun menyampaikan, masyarakat tak perlu resah dengan permintaan tersebut. Sebab, kepala desa yang kinerjanya buruk bisa diberhentikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Jokowi Diminta Copot Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar Buntut Gaduh Wacana Masa Jabatan Kades

Diketahui pula, politisi PDI-P Budiman Sujatmiko menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui wacana perubahan masa jabatan kepala desa tersebut. Ia mengatakan hal itu setelah bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani memilih untuk tak terburu-buru memberikan sikap terkait usulan tersebut.

"Kami nantinya akan berdialog, berdiskusi, dan berbicara dengan pemerintah bagaimana jalan tengah atau jalan keluarnya. Apa yang menjadi aspirasi dari para kades ini bisa mendapatkan solusinya," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkas Perkara Lengkap, KPK Segera Seret Gubernur Maluku Utara ke Meja Hijau

Berkas Perkara Lengkap, KPK Segera Seret Gubernur Maluku Utara ke Meja Hijau

Nasional
Ajudan SYL Mengaku Serahkan Uang Satu Tas ke Ajudan Firli di Lapangan Badminton

Ajudan SYL Mengaku Serahkan Uang Satu Tas ke Ajudan Firli di Lapangan Badminton

Nasional
38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya

38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya

Nasional
KPK Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

KPK Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

Nasional
Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Nasional
Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Nasional
828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

Nasional
Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Nasional
Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Nasional
Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Nasional
Banyak Pihak Ajukan 'Amicus Curiae' Sidang Sengketa Pilpres, Tanda Harapan untuk Para Hakim MK

Banyak Pihak Ajukan "Amicus Curiae" Sidang Sengketa Pilpres, Tanda Harapan untuk Para Hakim MK

Nasional
Polri Gagalkan Penyelundupan 19 Kg Sabu dari Malaysia

Polri Gagalkan Penyelundupan 19 Kg Sabu dari Malaysia

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple: Indonesia Pasar yang Sangat Penting

Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple: Indonesia Pasar yang Sangat Penting

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com