Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus PKB Kenang Jasa Gus Dur Hapus Diskriminasi bagi Orang Tionghoa

Kompas.com - 20/01/2023, 16:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengenang jasa Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menghilangkan diskriminasi bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Daniel mengatakan, diskriminasi yang dialami masyarakat Tionghoa sepanjang era Orde Baru berakhir saat Gus Dur mencabut peraturan presiden yang diskriminatif bagi kalangan Tionghoa.

"Kita bersyukur, itu semua sejak Gus Dur mencabut perpres diskriminasi, bahkan kita semakin maju sekarang udah ada Undang-Undang Antidiskriminasi, tidak ada lagi negara mendiskriminasi warganya sendiri," kata Daniel dalam diskusi bertajuk 'Imlek dan Sejarah Kelam Diskriminasi di Indonesia', Jumat (20/1/2023).

Baca juga: Singgung Peran Gus Dur, Muhaimin Sebut PKB Konsisten Dorong Warga Tionghoa Jadi Pemimpin

Ia pun membeberkan sejunlah diskriminasi yang dialami warga Tioghoa selama Orde Baru. Misalnya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka diberi tanda khusus bahwa mereka adalah warga Tionghoa.

Bahasa Mandarin juga dilarang diajarkan dan digunakan di Indonesia, sehingga anak-anak keturunan Tionghoa seperti dirinya tidak bisa berbahasa Mandarin.

"Saya tidak lagi merasakan mendapat kesempatan belajar (Bahasa) Mandarin sehingga saya menjadi generasi yang hilang, bagian dari the lost generation dampak dari diskriminasi," kata Daniel.

Ia menyebutkan, kata-kata dalam Bahasa Mandarin yang kini banyak terpampang di kompleks pertokoan hingga buku menu restoran china merupakan hal terlarang selama Orde Baru.

Bahkan, kata anggota DPR tersebut, masyarakat saat itu juga dilarang mengonsumsi produk budaya seperti film berbahasa Mandarin.

"Kalau sampai ketauan kita punya betamax Mandarin di rumah itu pun pelanggaran hukum, sampai segitunya. Jadi ngumpet-ngumpet tuh nonton film mandarin," ujar Daniel.

Ia mengatakan, masyarakat Tionghoa akhirnya mendapat posisi yang setara dengan warga Indonesia lainnya setelah Gus Dur mencabut aturan diskriminasi terhadap Tionghoa.

Baca juga: Maruf Harap Ada Kiai Jadi Presiden atau Wapres, Ikuti Jejaknya dan Gus Dur

Daniel menuturkan, Gus Dur pula lah presiden yang menjadikan Hari Raya Imlek atau Tahun Baru China sebagai hari libur nasional.

"Sehingga kalu merayakan Imlek, bukan hanya kita menyambut dengan meriah hari Imlek saling mendoakan saling memberikan maaf memaafkan," kata Daniel

"Tetapi Imlek juga menjadi momentum simbolik semangat bagi bangsa ini, bukan hanya orang Tionghoa, bagi bangsa ini untuk menghapus segala bentuk diskriminasi," imbuh dia.

Daniel menambahkan, Gus Dur memiliki jasa yang besar hingga akhirnya dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia oleh masyarakat Tionghoa.

Baca juga: Hadiri Haul ke-13, Sejumlah Tokoh Kenang Keteladanan Gus Dur

"Bukannya orang Tionghoa yang diangkat lho, tapi Kiai Abdurrahman Wahid yang diangkat masyarakat Tionghoa sebagai Bapak Tionghoa Indonesia," kata Daniel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com