Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY: Ada yang Tidak Ingin Koalisi Perubahan Terjadi

Kompas.com - 20/01/2023, 13:09 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak ingin buru-buru mendeklarasikan Koalisi Perubahan yang tengah dijajaki bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem.

Sebab, ia mengatakan, ada pihak-pihak yang ingin menjegal agar kerja sama ketiga partai politik (parpol) tidak terwujud.

“Ada yang tidak ingin koalisi perubahan ini terjadi, karena masyarakat makin banyak yang menginginkan perubahan,” ujar AHY dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat (20/1/2023).

“Sehingga opsinya hanya dua, bergabung atau berupaya agar Koalisi Perubahan ini tidak berwujud,” katanya lagi.

Baca juga: Koalisi Perubahan Masih Beda Sosok Cawapres, PKS Ajak Nasdem-Demokrat Dengar Aspirasi Publik

Soal waktu deklarasi, AHY tak mengungkapkan secara rinci. Tetapi, ia menegaskan ingin fokus mematangkan kesepakatan antara ketiga parpol.

“Bagi kami, waktu sangatlah berharga. Karena itu, deklarasi harus disiapkan dengan matang,” ujar AHY.

Ia mengatakan, pihaknya terus mendorong agar kesepakatan bersama Nasdem dan PKS dilakukan dengan mengedepankan rasionalitas.

Termasuk, pemilihan figur calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang membawa semangat perubahan, perbaikan, dan kemenangan.

“Makanya harus diyakinkan betul, siapa yang kita yakini bisa membawa agenda kemenangan. Setiap partai pasti punya subjektivitas, tapi jika ingin menang kita harus mengedepankan rasionalitas,” katanya.

Baca juga: Demokrat Yakin Isu Reshuffle Tak Pengaruhi Pembentukan Koalisi Perubahan

Diketahui Koalisi Perubahan hingga kini belum juga terbentuk.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, tak ingin lagi mengusulkan tanggal deklarasi bersama.

Pasalnya, Nasdem pernah meminta agar deklarasi dilakukan 10 November 2022, tetapi Demokrat dan PKS belum menyetujuinya.

Saat ini, menurut Willy, giliran Nasdem yang menunggu ajakan dari PKS dan Demokrat.

“Kami justru yang ingin menunggu tawaran dari teman-teman yang lain. Ya masa Nasdem terus yang kebelet,” kata Willy dihubungi wartawan, Selasa (17/1/2023).

Baca juga: Tunggu Demokrat dan PKS untuk Deklarasi Bersama, Nasdem: Masa Kita Terus yang Kebelet?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com