Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Kanjuruhan Digelar Terbatas, Koalisi Duga Ada Upaya Menutupi Proses Hukum

Kompas.com - 19/01/2023, 16:52 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mempersoalkan pembatasan akses publik untuk mengikuti sidang tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rezaldi selaku perwakilan koalisi menilai, pembatasan itu justru mengindikasikan ada upaya untuk menutupi proses hukum tragedi Kanjuruhan.

"Jika pembatasan terhadap akses persidangan untuk turut mengawal jalannya persidangan kasus Kanjuruhan terus dilakukan, maka terdapat indikasi adanya upaya untuk menutupi proses hukum tragedi Kanjuruhan," kata Andi dalam keterangan pers, Kamis (19/1/2023).

Baca juga: Polisi Jadi Kuasa Hukum Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Dinilai Tabrak Aturan

Andi mengingatkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum.

Ia mengatakan, masyarakat khususnya keluarga korban tragedi Kanjuruhan dan awak media semestinya mendapat akses seluas-luasnya untuk melihat dan mengawal proses persidangan.

Menurut Andi, jika isu keamanan menjadi alasan sidang digelar terbatas, majelis hakim tetap harus memberikan alternatif supaya publik bisa mengikuti jalannya sidang.

"Seharusnya PN Surabaya dapat memberikan pilihan lain agar jurnalis dan masyarakat tetap dapat melihat dan memantau jalannya persidangan," kata Andi.

Baca juga: KY Pantau Jalannya Sidang Tragedi Kanjuruhan

Selain soal terbatasnya akses mengikuti sidang, koalisi juga menilai ada dua keganjilan lainnya dalam proses persidangan tragedi Kanjuruhan.

Pertama, 5 terdakwa dalam kasus ini mengikuti sidang secara online alias tidak hadir langsung di ruang sidang, padahal KUHAP mewajibkan terdakwa untuk hadir dalam persidangan.

"Dan juga dari segi urgensi memungkinkan untuk para terdakwa hadir di dalam persidangan pidana, terlebih lagi sekarang sudah dicabut keputusan berkaitan dengan kebijakan PPKM oleh pemerintah," kata Andi.

Keganjilan lainnya adalah ditunjuknya anggota Polri sebagai kuasa hukum para terdakwa, padahal anggota Polri tidak berwenang menjadi advokat dan memberikan pendampingan hukum.

Baca juga: KY Minta Hakim Sidang Tragedi Kanjuruhan Perhatikan Aspek Akses dan Partisipasi Publik

"Pembiaran atau diterimanya anggota Polri sebagai penasihat hukum dalam proses persidangan pidana menurut kami ini dapat merusak atau melecehkan sistem hukum di Indonesia," kata dia.

Oleh karena itu, pada hari ini koalisi mendatangi Komisi Yudisial (KY) untuk meminta KY memantau dan mengawasi secara langsung jalannya persidangan.

Koalisi juga meminta KY untuk mendalami berbagai keganjilan tersebut yang dinilai dapat mengarah pada indikasi pelanggaran hukum.

"Kami khawatir dari berbagai keganjilan yang kami sebutkan tadi proses persidangan pidana diduga hanya sekadar formalitas atau bisa dimaknai sebagai persidangan yang dimaksudkan untuk gagal," kata Andi.

Baca juga: KY Diminta Turun Langsung Awasi Sidang Tragedi Kanjuruhan di PN Surabaya

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com