Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/01/2023, 07:42 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, pihaknya masih mungkin bekerja sama dengan PDI-P untuk mengadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia menuturkan, kemungkinan itu bisa terjadi, salah satunya jika PKB merasa cocok dengan calon presiden (capres) yang diusung PDI-P.

“Segala kemungkinan ada. Cair sih enggak ya. Tetapi kan politik itu seni kemungkinan,” sebut Daniel ditemui di kawasan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (18/1/2023) malam.

Baca juga: Meski Parpol Lain Bergabung, Pengusungan Capres-Cawapres PKB-Gerindra Ditentukan Prabowo-Muhaimin

Ia menuturkan, meski hubungan PKB dan Gerindra solid, tapi sampai saat ini belum ada capres, dan calon wakil presiden (cawapres) yang pasti.

Hal serupa juga dialami oleh koalisi partai politik (parpol) lain.

“Meskipun kita solid, tapi kita tidak tahu sebelum nanti pada hari H nya mengajukan (capres) ke KPU, dan ditetapkan,” tutur dia.

Ia juga membuka kemungkinan koalisi PKB-Gerindra mencalonkan capres-cawapres selain Prabowo Subianto, dan Muhaimin Iskandar.

Namun demikian, sesuai kesepakatan koalisi, penentuan pengusungan capres-cawapres itu menjadi keputusan kedua ketua umum.

“Normalnya, sejauh ini yang saya pahami, calonnya itu tidak keluar dari Pak Prabowo, dan Cak Imin. Tapi kalau ada kejutan di luar dua nama itu ya kita tunggu,” papar dia.

Baca juga: Muhaimin Sebut Pengusungan Capres-Cawapres Koalisi PKB-Gerindra Tunggu Langkah PDI-P

Diketahui PDI-P menjadi satu-satunya parpol yang bisa mengusung capres-cawapres sendiri tanpa berkoalisi dengan parpol lain.

Sebab, berdasarkan hasil Pemilu 2019, parpol yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu memenuhi ambang batas pencalonan presiden yakni 20 persen kursi DPR RI.

Namun demikian, Megawati belum memutuskan siapa figur yang dipilih untuk berkontestasi memperebutkan kursi RI-1 usai kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran, Fungsi dan Tugas TNI

Peran, Fungsi dan Tugas TNI

Nasional
Tugas TNI AD, AL, dan AU Menurut Undang-undang,

Tugas TNI AD, AL, dan AU Menurut Undang-undang,

Nasional
Perbedaan Perwira, Bintara, dan Tamtama di TNI

Perbedaan Perwira, Bintara, dan Tamtama di TNI

Nasional
Jokowi Teken Perpres Stranas BHAM, Dirjen HAM: Ciptakan Iklim Bisnis Berkelanjutan

Jokowi Teken Perpres Stranas BHAM, Dirjen HAM: Ciptakan Iklim Bisnis Berkelanjutan

Nasional
Gubernur Lemhannas: Risiko Tertinggi Pemilu 2024 Bukan Keamanan, tapi Friksi Politik Koalisi Pemerintah

Gubernur Lemhannas: Risiko Tertinggi Pemilu 2024 Bukan Keamanan, tapi Friksi Politik Koalisi Pemerintah

Nasional
Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Nasional
Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Nasional
Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Nasional
Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Nasional
Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Nasional
MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

Nasional
Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Nasional
Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com