Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi X DPR: Siapapun yang Jadi Ketum PSSI Harus Tuntaskan Tragedi Kanjuruhan

Kompas.com - 18/01/2023, 20:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda berpandangan bahwa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) semestinya ikut bertanggungjawab atas tragedi Kanjuruhan.

Oleh karenanya, Huda meminta siapapun yang terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) PSSI ke depannya harus bertanggungjawab atas penyelesaian tragedi tersebut

Sebab, tragedi yang terjadi pada 1 Oktober 2022 ini menyangkut soal kelalaian dan ketidakprofesionalan, sebagaimana bunyi rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).

"Saya minta siapapun yang menjadi ketua umum PSSI ke depan dia harus bertanggungjawab menuntaskan tragedi Kanjuruhan ini," kata Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Baca juga: 8 Syarat Menjadi Ketua Umum PSSI

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, apa yang disampaikannya adalah saran sebagai bagian dari rekomendasi TGIPF.

Menurutnya, tragedi Kanjuruhan, secara moral dan etik menyangkut PSSI.

Oleh karena itu, Huda berharap Ketum PSSI ke depan mampu membawa sepakbola nasional ke arah lebih baik, termasuk penyelenggaraannya.

"Harus jadi momentum perbaikan bagi masa depan sepakbola kita dan sekaligus momentum untuk menuntaskan berbagai persoalan yang menimpa kepada seluruh keluarga korban," ujarnya.

Baca juga: Daftar Calon Exco PSSI, Wakil Ketua Baleg DPR RI Bicara Prestasi dan Penghentian Liga

Lebih lanjut, Huda menyoroti soal proses hukum tragedi Kanjuruhan yang dianggap belum memenuhi aspek keadilan.

"Harus ada pertanggungjawaban dari beberapa pihak dan itu dirasa belum terjadi," kata Huda.

"Karena itu, Komisi X akan melakukan evaluasi dari pelaksanaan rekomendasi tim TGIPF," ujarnya lagi.

Sebagai informasi, beberapa waktu belakangan, proses pendaftaran petinggi PSSI menjadi sorotan publik.

Namun, pendaftaran bakal calon petinggi PSSI sudah resmi ditutup pada Senin (16/1/2023).

Baca juga: Rekam Jejak 5 Bakal Calon Ketum PSSI, Erick Thohir hingga La Nyalla

Menurut laporan dari Instagram PSSI, terdapat lima bakal calon ketum, 19 bakal calon wakil ketum, dan 83 bakal calon anggota komite eksekutif.

Keseluruhan nama itu bakal memperebutkan 15 kursi petinggi PSSI.

Dengan rincian; satu ketua umum; dua wakil ketua umum; dan 12 anggota exco yang satu kursi mesti diisi oleh sosok wanit.

Namun demikian, para bakal calon itu harus melewati proses verifikasi dari Komite Pemilihan (KP) pada 19-21 Januari 2023.

Baca juga: Daftar Ketua Umum PSSI dari Masa ke Masa

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com