Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soroti Kasus Pemerkosaan Anak di Brebes, Anggota DPR: Negara Seolah Tak Mampu Menghadapi

Kompas.com - 18/01/2023, 18:39 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IIi DPR RI Habiburokhman mengaku geram dengan tindak pidana kekerasan seksual yang terus muncul di masyarakat.

Salah satu yang disoroti yakni dugaan pemerkosaan terhadap anak berusia 15 tahun di Brebes, Jawa Tengah.

Menurutnya, kasus kekerasan seksual belum tertangani dengan baik, meskipun DPR telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

“Benar-benar miris, kita baru sahkan undang-undangnya, tapi negara seolah-olah enggak mampu menghadapi yang begitu,” ujar Habiburokhman dalam rapat kerja dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Baca juga: Cerita Keluarga Tersangka Pemerkosaan di Brebes, Dimintai Uang Damai Rp 200 Juta oleh LSM, Sanggupi Rp 62 Juta tapi...

Ia mengatakan sulit bagi korban dan keluarga menerima kasus kekerasan seksual. Oleh karenanya aparat penegak hukum mesti bersikap tegas pada berbagai kasus tersebut.

“Kalau kita di pihak korban, mungkin kita enggak bisa mengendalikan diri, bisa kita tembak langsung pelakunya,” sebut dia.

Maka ia meminta Komnas HAM juga mengawasi kasus-kasus kekerasan seksual.

Ia memandang, Komnas HAM punya pengaruh cukup besar untuk mendorong aparat penegak hukum menyelesaikan persoalan kekerasan seksual secara adil.

Baca juga: Bocah 12 Tahun di Banyumas Diminta Mengundurkan Diri dari Sekolah Usai Jadi Korban Pemerkosaan 8 Pria

“Hakim tuh pasti gemetar kalau ada pemantau dari Komnas HAM hadir. Memberi statement saja mereka pasti tersentuh,” tutur dia.

“Jadi kita jangan abai kasus-kasus seperti itu, dipantau terus, jangan ada yang luput,” imbuhnya.

Diketahui pemerkosaan di Brebes diduga dilakukan oleh 6 orang pemuda pada perempuan berusia 15 tahun.

Mulanya kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak korban dan pelaku yang dijembatani oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Baca juga: Curhat Ayah Bocah 12 Tahun Korban Pemerkosaan di Banyumas: Saya Enggak Tega

Namun saat ini kasus telah ditangani secara pidana oleh Polres Brebes karena menerima laporan dari masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com