Kata Budiman Sudjatmiko, Jokowi Setuju Jabatan Kades 9 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyetujui usulan masa jabatan kepala desa (kades) selama sembilan tahun.

Hal itu disampaikan politisi PDI Perjuangan (PDI-P) Budiman Sudjatmiko setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (17/1/2023).

Menurut Budiman, masa jabatan selama sembilan tahun itu merupakan salah satu poin dari tuntutan dari 15.000 kepala desa yang berdemonstrasi hari ini.

Saat membicarakan soal tuntutan itu, kata Budiman, Presiden Jokowi menyatakan sepakat.

Presiden juga menilai tuntutan itu masuk akal karena dinamika pemerintahan di desa berbeda dengan di kota.

Baca juga: Dipanggil Jokowi ke Istana, Budiman Sudjatmiko Bahas Masa Jabatan Kepala Desa

"Pak Presiden mengatakan tuntutan itu masuk akal ya. Memang dinamika di desa berbeda dengan di perkotaan," ujar Budiman usai pertemuan.

"Jadi saya berani katakan, meski saya tak wakili kepala-kepala desa itu tapi karena saya diajak bicara, beliau setuju dengan tuntutan (masa jabatan 9 tahun) itu. Tinggal nanti dibicarakan di DPR," tegasnya.

Budiman lantas menjelaskan, dirinya tidak mewakili para kepala desa yang berdemonstrasi.

Hanya saja, selama ini memang dirinya banyak bergiat dalam persoalan desa.

Baca juga: Satu Keluarga Tewas Diracun oleh Sang Anak di Magelang, Kepala Desa: Masih Enggak Percaya

"Saya menyampaikan bahwa ada aspirasi tuntutan (agar) ada perubahan periodisasi jabatan kepala desa. Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, di mana saya juga ikut menge-gol-kannya, itu kan jabatan kepala desa itu per periode enam tahun dikali tiga," tutur Budiman.

Sehingga, menurut UU tersebut kepala desa maksimal bisa menjabat selama 18 tahun.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan dirasakan bahwa kondisi tersebut boros dan banyak menimbulkan gesekan sosial.

"Karena kalau kita pilihan kepala desa kan dengan (melawan) tetangga, dengan saudara sendiri itu kadang-kadang dua tahun, tiga tahun (efek konfliknya)," ungkapnya.

"Dua tahun pertama itu enggak selesai konfliknya sehingga sisa tiga tahun atau empat tahun enggak cukup untuk membangun desa," lanjut dia.

Di sisi lain, setelah masa jabatan enam tahun selesai harus ada pemilihan kepala desa (pilkades) lagi.