Ini Alasan Ribuan Kades Demo Tuntut Masa Jabatan dari 6 Tahun Jadi 9 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Desa (Kades) Poja, Nusa Tenggara Barat (NTB), Robi Darwis, mengungkapkan alasan kenapa para kades menuntut masa jabatan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun.

Bahkan, ribuan kades demo di depan Gedung DPR untuk menuntut agar UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi.

"Karena memang 6 tahun ini sangat kurang. Ketika 6 tahun, maka kami tetap persaingan politik. Jadi tidak cukup dengan 6 tahun. Karena selama 6 tahun itu kami tetap ada persaingan politik," ujar Robi saat ditemui di depan Gedung DPR, Selasa (16/1/2023).

Robi berharap, dengan masa jabatan sebagai kades diperpanjang jadi 9 tahun, maka persaingan politik akan berkurang.

Baca juga: Kades Demo di DPR Tuntut Masa Jabatan jadi 9 Tahun, Ditemui Pimpinan DPR

Persaingan politik yang dimaksud adalah pihak-pihak yang tadinya bekerja sama dengan kepala desa malah jadi tidak mau bekerja sama ketika sudah mendekati masa pergantian kepala desa.

"Jadi harapan kami, dengan waktu yang cukup lama ini, kami bisa melakukan konsultasi dan meminta kerja sama. Karena memang desa ini harus dibangun dengan kebersamaan. Tanpa adanya kebersamaan, desa tidak akan maju," kata Robi.

Robi juga berharap UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bisa cepat direvisi usai perwakilan kades bertemu dengan DPR.

Ia mengklaim para kades menginginkan masa jabatan menjadi 9 tahun.

"Itu salah satu yang kami harapkan kepada Pak Presiden dan Ketua DPR RI," kata Robi.

Baca juga: Hampir Semua Kades di Kabupaten Semarang Ikut Unjuk Rasa ke Jakarta, Pelayanan Didelegasikan ke Sekdes

Menurutnya, apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka para kades di Indonesia akan aksi damai besar-besaran di Gedung DPR.

"Apabila (masa) jabatan kami tidak direvisi, maka kami seluruh kades yang ada di Indonesia, kami siap aksi damai besar-besaran di Gedung DPR RI," imbuhnya.

Sebelumnya, pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad menemui para kades yang demo di depan Gedung DPR hari ini.

Ia menjelaskan bahwa revisi undang-undang itu juga ada prosesnya.

"Bahwa apa yang disampaikan untuk merevisi undang-undang nomor 6 mengenai poin penambahan menjadi 9 tahun tanpa periodisasi, saya sudah sampaikan bahwa untuk revisi itu ada dua yang berkompeten, yaitu pemerintah dan DPR," ujar Dasco.

Baca juga: Ikut Aksi Unjuk Rasa di Jakarta, 294 Kades di Banyumas Tinggalkan Desa

Dasco lantas meminta agar para kades untuk melobi pemerintah terkait permintaan mereka.

Selain itu, kata Dasco, Badan Legislasi (Baleg) DPR bakal menerima perwakilan dari kepala desa itu siang ini untuk mendengar aspirasi mereka.

"Saya keluar menyampaikan agar kawan-kawan ini segera tahu bahwa aspirasi mereka didengar dan akan dibicarakan di Badan Legislasi," katanya.

Sementara itu, Dasco juga naik ke atas mobil komando. Ia melihat kemacetan di sekitar lokasi sehingga merasa perlu keluar dari Gedung DPR untuk menemui para kades yang berunjuk rasa.

Baca juga: 316 Kades di Purworejo Ikut Aksi di Jakarta, Tugas Kades Diwakilkan Perangkat Desa