Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai dan Serikat Buruh Serukan Hentikan Kekerasan usai Insiden di PT GNI Morowali Utara

Kompas.com - 16/01/2023, 18:45 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Morowali dan Morowali Utara menyerukan penghentian kekerasan di wilayah tersebut, menyusul kerusuhan yang terjadi di lingkungan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) pada Sabtu (14/1/2023) malam yang menyebabkan satu pekerja asing dan satu pekerja lokal tewas.

Seruan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Buruh di Jakarta, Senin (16/1/2023).

"Saya himbau kepada saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Morowali melalui kesempatan ini, pada saat ini, khususnya di Morowali Utara, agar tidak melakukan hal-hal dalam tindak kekerasan apalagi terhadap sesama yang ada di Kabupaten Morowali," ungkap Ketua DPC SPN Morowali dan Morowali Utara, Katsaing.

Baca juga: Partai Buruh Ungkap Sebab Bentrok di Morowali: Pekerja Terjebak Saat Ada Ledakan hingga Upah Murah

Seruan yang sama juga dilontarkan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam kesempatan itu. Ia menyatakan bahwa kekerasan hanya menimbulkan masalah baru atas masalah yang belum selesai.

"Kepada kawan-kawan buruh di Morowali, wabilkhusus buruh yang ada di PT GNI, sebagai Presiden Partai Buruh, hentikan kekerasan! Lakukan perundingan-perundingan dengan damai. Secara militan silakan. Oleh karena itu, jangan terprovokasi. Jangan menimbulkan hal-hal yang akhirnya ada kematian kembali," tegasnya.

"Tetap tenang tetapi perjuangan harus tetap dilanjutkan terhadap K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang amburadul, terhadap upah murah, terhadap sistem kerja outsourcing," tambah Said.

Baca juga: Partai dan Serikat Buruh Kecam Pemkab Morowali Utara Imbas Bentrok Maut di PT GNI

Kronologi versi Partai Buru

Di Rakernas, Said Iqbal mengungkapkan latar belakang masalah yang memicu bentrok pekerja di PT GNI.

Said menyebut bahwa para pekerja telah lama mengeluhkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan tersebut.

Ia mengungkap adanya kematian 2 pekerja--1 perempuan dan 1 laki-laki--akibat buruknya K3.

"Dua orang ini sedang bekerja, listrik mati, tungkunya meledak dan mereka tidak bisa melompat karena tinggi sekali," kata Said.

Baca juga: Polisi Tetapkan 17 Tersangka Pasca-bentrokan Maut Pekerja PT GNI di Morowali Utara

"Kami meminta pemerintah pusat, bukan daerah, memeriksa K3 perusahaan nikel itu. Itu berbahaya sekali. Penyelesaian memang sudah ada dalam rupa pemberian santunan tapi teman-teman (pekerja) ini merasa terancam karena K3 di sana buruk sekali, menurut informasi yang kami terima," jelasnya.

Masalah kedua adalah kenaikan upah pekerja yang disebut jauh dari memuaskan.

Said mengeklaim, para pekerja yang telah mendedikasikan diri sebagai buruh bertahun-tahun hanya mendapatkan kenaikan upah sekitar Rp 75.000, sedangkan gaji mereka diklaim di kisaran Rp 3,6 juta.

Upaya komunikasi dan negosiasi dengan pihak manajemen lokal disebut berlangsung buntu dan pekerja merasakan adanya arogansi dari pihak manajemen.

Baca juga: Kerusuhan di PT GNI, Kendaraan Dibakar dan Mes Karyawan Dijarah

"Ada kecongkakan dari head office dan manajemen lokal yang mengancam akan mem-PHK mereka. Masak berunding mengancam?" ungkap Said.

Pekerja kemudian melangsungkan mogok kerja. Namun, diduga ada provokasi.

"Entah bagaimana beredar viral rekaman ada penyerbuan dari tenaga kerja asing, jadi mereka keluar bawa besi, silakan nanti ditanyakan langsung. Ini makin marah lagi. Buruh mati dan upah murah," ujar dia.

"Malam hari, (kerusuhan melibatkan) masyarakat bersama beberapa buruh--kita sudah nggak tau buruh dan masyarakat mana lagi karena informasi dari teman-teman serikat di sana memang terjadi kerusuhan," tambah Said.

Said mengimbau para pekerja di Morowali dan Morowali Utara untuk menahan diri dan menghentikan kekerasan, selagi terus memperjuangkan hak untuk mendapatkan K3 dan upah yang layak.

Kronologi versi polisi

Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Didik Supranoto menjelaskan, sebelum kerusuhan tersebut, buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan, pada Jumat (13/1/2023).

Dalam pertemuan itu, massa buruh SPN melayangkan delapan tuntutan kepada pihak perusahaan, termasuk perihal perbaikan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan kenaikan gaji mulai Januari 2023.

Akan tetapi, tak ada kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak dalam pertemuan tersebut.

Massa SPN pun merespons dengan memberikan surat pemberitahuan soal rencana aksi mogok kerja yang bakal mereka lakukan jika perusahaan tak memenuhi semua tuntutan mereka. Menjawab hal itu, PT GNI pun kemudian melayangkan surat yang yang berisi jawaban terhadap tuntutan para buruhnya.

Di dalam surat tersebut, perusahaan menyampaikan bahwa pihaknya tidak menerima semua tuntutan yang diajukan para buruhnya. Mendapat jawaban yang tak memuaskan, para buruh SPN pun menggelar aksi mogok kerja di lingkungan perusahaan.

Puluhan buruh yang hendak menggelar aksi mogok kerja pun memaksa masuk lingkungan perusahaan untuk mengajak para buruh lainnya, namun mereka diadang oleh kelompok buruh lain, termasuk para tenaga kerja asing.

Akibatnya bentrokan antar kedua kelompok itu pun pecah, sejumlah buruh luka-luka, dan beberapa kendaraan serta fasilitas perusahaan lainnya, seperti alat berat, dibakar massa.

Didik menyatakan, pihaknya telah menangkap 69 orang buruh yang diduga telah melakukan aksi provokasi dan pengrusakan dalam peristiwa tersebut.

“Ada 69 orang diduga sebagai provokator juga pelaku pengrusakan diamankan di Polres Morowali Utara,” ucap Didik, dikutip dari TribunPalu.com, Minggu (15/1/2023).

Didik pun memastikan, situasi saat ini di PT GNI telah kembali kondusif pasca bentrokan dua kelompok buruh.

"Perkembangan terakhir, kondisi sudah mulai kondusif, aparat keamanan juga ditambah di wilayah perusahaan, negosiasi dengan pekerja yang melakukan aksi mogok juga masih dilakukan," tutur Didik, sebagaimana diberitakan regional.Kompas.com, Minggu (15/1/2023).

"Untuk mengantisipasi agar kericuhan tidak berlanjut, perbantuan dan penebalan pasukan Polri dari Brimob dan Polres Morut sudah disiagakan di lokasi," pungkasnya.

Keterangan perusahaan

Board of Directors PT GNI telah merilis siaran pers lewat situs resmi mereka merespons peristiwa ini. Dikutip Kompas.com pada Senin siang, perusahaan mengeluarkan 5 butir pernyataan yang telah dirilis pada Minggu dengan isi sebagai berikut:

1. Kami, mewakili perusahaan, menyampaikan duka cita mendalam atas unjuk rasa atau kerusuhan yang terjadi pada 14 Januari 2023 di lokasi proyek PT GNI, yang tidak hanya berdampak pada perusahaan namun juga masyarakat lokal.

2. Perusahaan, bersama dengan aparat penegak hukum, segera membuat penyelidikan dan investigasi mendalam terkait semua insiden dan peristiwa yang merugikan kedua belah pihak, baik kerugian materiil maupun immateriil, bahkan kematian.

3. Selama investigasi, perusahaan berharap bahwa seluruh pihak dapat mengendalikan diri, jernih dalam memproses segala informasi, khususnya yang berkaitan dengan berita-berita ambigu yang dapat berpotensi menyebabkan persepsi keliru terhadap peristiwa yang terjadi.

4. Perusahaan mengundang seluruh pihak untuk menjaga kelangsungan investasi PT GNI, sebuah bisnis yang menguntungkan bukan hanya perusahaan tetapi juga masyarakat sekitar dan negara.

5. Perusahaan berharap peristiwa serupa tidak akan terulang kembali, sehingga perusahaan dapat terus memberikan keuntungan terhadap seluruh pihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com