Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Mengaku Tak Dapat Privilese Jadi Putri Megawati, Tidak Pernah Minta Jabatan

Kompas.com - 13/01/2023, 12:28 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku tak punya hak istimewa di partai sekalipun dia merupakan anak kandung Megawati Soekarnoputri, pimpinan tertinggi PDI-P.

Puan juga mengaku tak pernah meminta diberi jabatan khusus kendati ia kini menempati posisi strategis di internal partai banteng.

"Tidak segampang itu dan nggak pernah kayak begitu. Jadi semua penugasan yang diberikan kepada saya bukan karena saya minta, karena memang Bu Mega menugaskan, memberikan amanah," kata Puan dalam acara Rosi Kompas TV, dikutip Jumat (13/1/2023).

Baca juga: Puan Mengaku Deg-degan Pidato Megawati Banyak Singgung soal Perempuan, Ternyata Tak Sebut Capres

Menurut Puan, Megawati mampu membedakan perannya sebagai ibu sekaligus ketua umum partai tempat dia bernaung.

Sama seperti kader PDI-P lainnya, Puan juga harus tunduk menjalankan tugas yang dititahkan Mega, rajin-rajin turun ke bawah bertemu langsung dengan warga.

"Saya merasa tidak ada privilese untuk saya karena memang selalu ditugaskan turun ke bawah, kerja yang benar, yang kuat, yang sabar, yang tabah dalam menghadapi semua tantangan ke depan, itu saya jalani," ucap Puan.

"Ini bukan tentang anak, bukan, tapi ya seorang kader yang dianggap mumpuni dan bisa mampu untuk ditempatkan dalam posisi tertentu," tuturnya.

Baca juga: Heran Ditanya soal Pemimpin Masa Depan, Megawati: Kok Lu Enggak Ngelihatin Gue?

Puan mengatakan, tak mudah untuk menjalankan tugas-tugas yang dia emban saat ini. Dia mengaku harus berjuang keras membuktian kemampuannya di kancah politik.

"Saya harus buktikan dengan kerja keras, bukan hanya duduk saja dengan karpet merah. Aduh, berat, bukannya gampang untuk menjadi seseorang Puan Maharani," katanya.

Menurut Puan, sebagai putri pemilik partai, dirinya juga tidak serta merta mendapat tiket emas untuk melenggang ke panggung Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua DPR RI itu mengaku tak tahu menahu siapa kader PDI-P yang kelak bakal ditunjuk Mega untuk maju sebagai calon presiden (capres). Namun, Puan bilang, capres PDI-P tak harus dirinya.

"Apakah siapa, bagaimana, pasti mereka punya pertimbangan sendiri. Jadi bukan berarti harus
Puan Maharani," kata dia.

Meski tak tahu kapan akan diumumkan, Puan yakin, kader yang kelak dititahkan Megawati sebagai capres merupakan yang terbaik untuk PDI-P, nusa, dan bangsa.

"Kembali lagi ini bukan urusan anak, ini urusannya kemudian bagaimana memunculkan seorang pemimpin untuk bangsa dan negara," tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu.

Sebagaimana diketahui, hingga kini PDI-P belum mengumumkan capres yang bakal diusung untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Membaca Kode Megawati soal Jangan Remehkan Calon Perempuan dari PDI-P...

Acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI-P, Selasa (10/1/2023), kemarin sempat digadang-gadang sebagai momen deklarasi capres. Namun, hingga akhir acara, Mega tak mengumumkan satu pun nama.

Presiden kelima RI itu menegaskan, kewenangan soal pencapresan PDI-P ada di tangannya sebagai pimpinan tertinggi partai.

"Enggak ada (pengumuman capres), ini urusan gue!" kata Mega.

"Saya ketua umum terpilih di kongres partai sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh kongres partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogratif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com