Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pinggirkan Ganjar, Megawati Dinilai Berpeluang Usung Puan Capres

Kompas.com - 12/01/2023, 13:00 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dinilai berpeluang mengusung Ketua DPR RI Puan Maharani ketimbang Ganjar Pranowo menjadi calon presiden (capres).

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyebut sinyal tersebut terlihat ketika Megawati bersikap cuek terhadap sosok Gubernur Jawa Tengah dalam peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-50 PDI-P di Jakarta International Expo, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

"Sikap cuek Megawati terhadap Ganjar menegaskan bahwa Ganjar tidak menjadi center of gravity di pusat pengambilan keputusan politik PDIP. Seolah nama Ganjar kian terpinggirkan dalam dinamika pengambilan keputusan internal PDIP," ujar Umam kepada Kompas.com, Rabu (11/1/2023).

Baca juga: Ganjarist Yakin Sinar Ganjar Tak Meredup, Bakal Diusung PDI-P Jadi Capres

Dalam peringatan HUT tersebut, Umam menyebut Megawati tampil secara percaya diri ingin menunjukkan kedaulatan partainya yang tidak ingin dipengaruhi, digiring, dan diintervensi oleh manuver-manuver politik eksternal.

Manuver politik eksternal tersebut disebut kerap dimainkan oleh jaringan relawan, jaringan lembaga survei, hingga partai-partai politik yang dianggap mendompleng kekuatan PDI-P.

Di samping itu, Umam mengatakan, tingginya elektabilitas Ganjar dari hasil berbagai lembaga survei juga tidak membuat Megawati tergiur dengan pola permainan politik yang diyakini selama ini diorkestrasikan oleh jaringan kekuatan oligarki.

Baca juga: Megawati Sebut Capres PDI-P adalah Kader, Ganjar: Sabar....

Umam menggarisbawahi, jika Megawati konsisten dengan logika tersebut, tidak menutup kemungkinan Presiden kelima itu akan mengajukan sosok Puan Maharani sebagai capres.

"Jika konsisten dengan logika tersebut, maka kepercayaan diri yang tinggi Megawati itu berpeluang dikonversi dalam bentuk keberanian untuk mengajukan kader inti yang menjadi keberlanjutan trah Soekarnoputri, dalam konteks ini Puan Maharani, menuju Pilpres 2024 mendatang," kata dia.

Dalam konteks ini, Umam menambahkan, bergemingnya PDI-P menjelang satu tahun menuju pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan semakin menyandera langkah politik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang hingga saat ini terjebak dalam dilema.

"(Terjebak) kegalauan dan ketidakpastian menentukan langkah politik selanjutnya, sebelum PDI-P menegaskan keputusannya," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, tidak ada kursi spesial buat Ganjar Pranowo di acara HUT ke-50 PDI-P. Mengenakan baju merah bergambar banteng kebesaran PDI-P, Ganjar duduk berimpitan bersama kader-kader lainnya.

Kursi yang ditempati Ganjar juga bukan barisan terdepan. Baris kursi terdepan diperuntukkan buat para pejabat negara seperti Megawati, Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ada pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto serta putra-putri Megawati yang juga menduduki jabatan strategis partai, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

Selain itu, ada sejumlah kader PDI-P di Kabinet Indonesia Maju seperti Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Ganjar juga tak diperlakukan spesial sebagaimana elite-elite partai. Ia tidak mendapat potongan tumpeng dari Megawati. Hal ini terjadi meski namanya digadang-gadang sebagai kandidat capres terkuat PDI-P untuk Pemilu 2024.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Kornas Ganjarist Kris Tjantra tak sepakat jika sinar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dianggap meredup saat acara perayaan HUT ke-50 PDI-P.

Menurutnya, soal penempatan kursi Ganjar yang berimpitan dengan kader lain adalah hal yang wajar.

Kris mengatakan, PDI-P sejatinya tidak memberikan keistimewaan karena hingga kini Ganjar adalah bukan elite partai banteng.

"Dan itu juga menunjukan bahwa beliau itu masih tetap membumi dan tidak perlu diperlakukan istimewa," kata Kris saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/1/2023) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com