Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi III Nilai Keberhasilan KPK Tangkap Lukas Enembe Tak Perlu Diapresiasi

Kompas.com - 11/01/2023, 19:43 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu diapresiasi usai berhasil menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Diketahui, Lukas yang berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Papua itu kini telah ditahan KPK.

Menurut Pacul, sudah semestinya KPK yang bertugas memberantas korupsi menangkap Lukas.

Baca juga: Dirawat di RSPAD, Lukas Enembe Ditangani 3 Dokter Spesialis

"Kemudian kan soal apresiasi, apanya yang diapresiasi, itu sudah tugasnya masing-masing," kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Ia menambahkan, keberhasilan KPK dalam membawa Lukas dari Papua ke Jakarta tidak terlepas dari koordinasi lembaga antirasuah itu dengan berbagai lembaga negara lainnya.

"Begini lho, KPK tentu minta tolong, diamankan (Lukas). Sebagai lembaga negara ya pasti dibantu kalau itu dalam rangka tupoksinya," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Lukas ditangkap di salah satu rumah makan di Distrik Abepura, Jayapura, Papua pada Selasa (10/1/2023) siang waktu setempat.

Saat itu, ia baru menyantap papeda dan kuah ikan bersama keluarga dari kampungnya di Tolikara, seorang ajudan, dan sopirnya.

Lukas kemudian diamankan di Mako Brimob Kotaraja. Tidak berselang lama, politikus Partai Demokrat itu dibawa ke Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura.

Baca juga: Ditangkap dan Dibawa ke Jakarta, Tensi Lukas Enembe Sempat Tinggi

Dikawal Komandan Satuan (Dansat) Brimob dan Irwasda Polda Papua, Lukas diangkut ke Manado menggunakan maskapai Trigana Air untuk transit.

Ia kemudian dibawa ke Jakarta melalui jalur udara.

Terkini, KPK resmi menahan politisi Demokrat itu terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam konferensi pers (konpers) terkait Gubernur Papua Lukas Enembe yang sudah berstatus tersangka, Rabu (11/1/2023). Lukas ditangkap kemarin, Selasa (10/1/2023), di Papua dan langsung diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di RSPAD.KOMPAS.com/SYAKIRUN NIAM Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam konferensi pers (konpers) terkait Gubernur Papua Lukas Enembe yang sudah berstatus tersangka, Rabu (11/1/2023). Lukas ditangkap kemarin, Selasa (10/1/2023), di Papua dan langsung diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di RSPAD.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, penahanan terhadap Lukas dilakukan untuk keperluan penyidikan.

"Untuk kepentingan penyidikan KPK menahan saudara Lukas Enembe selama 20 hari pertama,” kata Firli dalam konferensi pers di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

Nasional
Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Nasional
KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

Nasional
KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

Nasional
Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Nasional
KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

Nasional
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

Nasional
Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Nasional
Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Nasional
Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Nasional
KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

Nasional
KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

Nasional
Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Nasdem: Mekanismenya Tak Rumit

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Nasdem: Mekanismenya Tak Rumit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com