Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 09/01/2023, 21:44 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyebut, Lili Pintauli Siregar tidak melaporkan dugaan gratifikasi yang diterimanya.

Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebut, dugaan gratifikasi itu dianggap suap. Adapun pemberian berasal dari pihak yang PT Pertamina yang sedang berperkara di KPK.

Sebagai informasi, Lili merupakan Wakil Ketua KPK yang menjabat sejak 2019 hingga Juli 2022. Ia diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas menonton MotoGP Mandalika.

“(Lili) tidak melaporkan gratifikasi yang dianggap suap,” kata Albertina dalam konferensi pers Laporan Kinerja Dewas KPK di kantornya, Senin (9/1/2023).

Baca juga: Dewas KPK Bandingkan Beda Nasib Ferdy Sambo dan Lili Pintauli Terkait Sidang Etik

 

Albertina saat itu tengah mengungkap kasus-kasus yang ditangani Dewas KPK sepanjang 2022. Salah satunya adalah perkara etik Lili Pintauli yang status perkaranya dinyatakan gugur.

Albertina mengatakan, Lili diduga menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya sebagai pimpinan KPK guna mendapatkan fasilitas dari pihak Pertamina.

Mantan hakim tersebut mengatakan, pihaknya telah menggelar persidangan guna mengadili secara etik terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Lili.

Namun, pada persidangan kedua, Lili menghadiri sidang dan menyerahkan Surat Keputusan Presiden Joko Widodo yang memberhentikan dirinya dari posisi Wakil Ketua KPK.

Baca juga: Tok, Komisi III DPR Pilih Johanis Tanak Gantikan Lili Pintauli di KPK

“Sudah diberhentikan sebagai pimpinan KPK pada hari persidangan itu, dihitung pada hari persidangan itu,” tuturnya.

Menurut Albertina, karena Lili tidak lagi menjadi insan KPK, Dewas tidak bisa meneruskan persidangan. Kasus tersebut kemudian dinyatakan gugur.

Dalam forum yang sama, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, sidang etik hanya berlaku bagi insan KPK.

Jika Dewas tetap memanggil Lili, kata dia, mantan komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu juga tidak akan datang ke persidangan.

“Jadi apa? Apa wewenang mau menyelidik saya, saya bukan orang KPK lagi, katanya. Memang enggak bisa,” tutur Tumpak.

Sebelumnya, Lili dilaporkan ke Dewas KPK atas pelanggaran etik karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas menonton MOtoGP di sirkuit Mandalika pada Maret lalu.

Selain tiket menonton, ia juga diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas penginapan mewah.

Namun, perkara Lili tidak diputuskan dengan jelas apakah ia terbukti melakukan dugaan pelanggaran etik. Sebab, ia mengundurkan diri sebelum sidang dilakukan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud: Saya Belum Dengar Larangan Buka Bersama Akan Dicabut

Mahfud: Saya Belum Dengar Larangan Buka Bersama Akan Dicabut

Nasional
Said Aqil: Larangan Buka Bersama Menyinggung Perasaan, Saya Mohon SE Dicabut

Said Aqil: Larangan Buka Bersama Menyinggung Perasaan, Saya Mohon SE Dicabut

Nasional
Pengamat: Kode Serba 2 Puan Maharani, Berpotensi Maju Jadi Cawapres

Pengamat: Kode Serba 2 Puan Maharani, Berpotensi Maju Jadi Cawapres

Nasional
PPATK Akan Dilaporkan ke Bareskrim, Mahfud MD: Enggak Apa-apa, Bagus

PPATK Akan Dilaporkan ke Bareskrim, Mahfud MD: Enggak Apa-apa, Bagus

Nasional
Gelar Reses di Kediri, Renny Pramana Siap Tindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Lereng Kelud

Gelar Reses di Kediri, Renny Pramana Siap Tindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Lereng Kelud

Nasional
Soroti Larangan Buka Puasa Bersama, Said Aqil: Bentuk 'Over' Intervensi Pemerintah

Soroti Larangan Buka Puasa Bersama, Said Aqil: Bentuk "Over" Intervensi Pemerintah

Nasional
Di Balik Keputusan Pemerintah Majukan Cuti Bersama Lebaran, Jumlah Pemudik Diprediksi Meningkat

Di Balik Keputusan Pemerintah Majukan Cuti Bersama Lebaran, Jumlah Pemudik Diprediksi Meningkat

Nasional
Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak Sertijab Pangdivif 3 Kostrad

Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak Sertijab Pangdivif 3 Kostrad

Nasional
Kala Presiden Jokowi Bertemu Puan Maharani Setelah Megawati, Bicara soal Pemilu 2024

Kala Presiden Jokowi Bertemu Puan Maharani Setelah Megawati, Bicara soal Pemilu 2024

Nasional
Menhub Ungkap Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Balikpapan-IKN, Dibangun Sejajar dengan Tol

Menhub Ungkap Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Balikpapan-IKN, Dibangun Sejajar dengan Tol

Nasional
Soal Minum Oralit Saat Sahur, IDI: Bukan Sebuah Kebutuhan

Soal Minum Oralit Saat Sahur, IDI: Bukan Sebuah Kebutuhan

Nasional
Bandara VIP Akan Dibangun di IKN, Berjarak 10 Kilometer dari Kota Nusantara

Bandara VIP Akan Dibangun di IKN, Berjarak 10 Kilometer dari Kota Nusantara

Nasional
Jokowi Disebut Sepakati Rencana Kertajati Jadi Bandara Premium

Jokowi Disebut Sepakati Rencana Kertajati Jadi Bandara Premium

Nasional
Kontras Dorong Komnas HAM Koordinasi dengan Kejati agar Kasus Fatia-Haris Tak Naik ke Persidangan

Kontras Dorong Komnas HAM Koordinasi dengan Kejati agar Kasus Fatia-Haris Tak Naik ke Persidangan

Nasional
Berkaca dari Kasus Haris Azhar dan Fatia, Kontras Desak Pasal Perlindungan Pembela HAM Masuk UU

Berkaca dari Kasus Haris Azhar dan Fatia, Kontras Desak Pasal Perlindungan Pembela HAM Masuk UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke