Kapolri Pastikan TNI-Polri Kawal Seluruh Kebijakan Pemerintah Terkait Pembangunan Papua

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pihaknya bersama TNI akan mengawal seluruh kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan di Papua.

Sigit mengatakan, koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian PUPR juga telah dilakukan guna mengetahui apa yang menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Bumi Cendrawasih itu.

"Karena ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya TNI-Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik," kata Sigit dalam pengarahan Panglima dan Kapolri kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, seperti dikutip dalam keterangannya, Senin (9/1/2023).

Baca juga: Ungkap Tujuannya ke Papua, Panglima Yudo Margono: Saya dan Kapolri Ingin Serap Aspirasi Tokoh Masyarakat

Dia menambahkan, setelah adanya proses koordinasi tersebut, peran dari TNI-Polri diperlukan guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua berjalan dengan maksimal.

Nantinya, dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah di Papua, Polri akan melakukan dua pendekatan yakni pendekatan lunak (soft approach) dan pendekatan keras (hard approach).

Dalam hal ini, Sigit mengatakan pendekatan lunak yang dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan dan SDM.

"Sehingga terjadi transfer knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan," ujar Sigit di hadapan prajurit TNI-Polri.

Sedangkan, pendekatan hard approach juga akan dilakukan kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua.

Adapun kebijakan pemerintah terkait program prioritas di Papua diantaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian.

Sementara itu, proyek utama di Papua terkait pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pengembangan Bandara, beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Markas Polda Papua

"Terkait dengan masalah gangguan kamtibmas karena memang ada beberapa kelompok yang biasa dikenal Kelompok Kriminal Bersenjata yang terus melakukan serangan. Sehingga tentunya berdampak pada terhambatnya proses pembangunan,” ucap Sigit.

“Tentunya kita harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur tentunya. Sehingga harapan kita semuanya bisa berjalan secara proporsional," sambungnya.

Lebih lanjut, dalam penegakan hukum tersebut, Sigit menyatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan Komnas HAM baik di tingkat pusat maupun wilayah Papua.

Hal itu dimaksudkan agar memastikan langkah penegakan hukum yang diambil telah proporsional.

"Tentunya kita berusaha supaya kedepan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata," tutur Sigit.

Baca juga: Tepati Janji Kunjungi Papua, Panglima TNI Yudo Margono Tegaskan Komitmen untuk Papua