JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai soliditas 8 partai politik (parpol) Parlemen menjadi salah satu kunci menggagalkan pemilu dengan proporsional tertutup.
“Sikap penolakan 8 fraksi ini tentu bisa menghadirkan tekanan politik atau public pressure terhadap operasi politik-hukum yang berjalan,” ujar Umam pada Kompas.com, Senin (9/1/2023).
Menurutnya, saat ini gugatan uji materi yang ditempuh ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem proporsional terbuka merupakan upaya pengambilalihan kontrol kekuasaan nasional pada sejumlah pihak yang paling murah, mudah, dan efektif.
Di sisi lain, lebih banyak parpol yang dirugikan dengan sistem proporsional tertutup.
Baca juga: 8 Parpol Tolak Pemilu Proporsional Tertutup: Demokrasi Jangan Mundur!
“Sistem kekuasaan yang semakin sentralistik, mudah dikooptasi oleh elit parpol tertentu,” sebut dia.
“Akan memaksa caleg-caleg dengan logistik dan jaringan kuat untuk masuk ke partai-partai yang sentralistik, dan memiliki partai ID yang kuat,” katanya.
Umam mengatakan, parpol yang paling diuntungkan dengan sistem proporsional tertutup adalah PDI-P.
“Dalam konteks ini, pemberlakuan sistem proporsional tertutup akan menguntungkan PDI-P selaku partai yang memiliki party ID yang lebih besar,” ujarnya.
Baca juga: Di Depan SBY dan Kader Partai, AHY Tegaskan Demokrat Tolak Pemilu Proporsional Tertutup
Terakhir, Umam mengatakan bahwa pemilu proporsional tertutup justru kontraproduktif dengan semangat reformasi.
Pasalnya, sistem proporsional terbuka yang diterapkan sejak Pemilu 2004 membuat masyarakat punya banyak pilihan untuk mendukung figur yang dinilai mewakili aspirasinya.
Konstituen tidak hanya memilih sebuah parpol dan membiarkan parpol menentukan siapa kader yang dipilih untuk menduduki kursi Parlemen.
“Di sisi lain, jika praktik money politics menjadi concern utama pengembalian sistem proporsional tertutup, maka sistem itu justru akan mengokohkan kooptasi oligarki dan hegemoni politik,” katanya.
Baca juga: 8 Parpol Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, Mahfud MD: Silakan Saja, Pemerintah Tak Boleh Bersikap
Umam kemudian berharap 8 parpol baik koalisi maupun oposisi pemerintah tetap terjaga untuk mendukung proporsional terbuka.
“Namun, jika komitmen politik 8 partai ini tidak solid, mudah dipecah, dan digembosi, maka kesepakatan Dharmawangsa bisa gagal total,” ujarnya.
Diketahui, saat ini MK tengah memproses gugatan uji materi soal pemilu dengan sistem proporsional terbuka.