PAN: Anggaran Penanganan Covid-19 Sangat Dahsyat, Kini Pemerintah Fokus Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR sekaligus Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Daulay mengatakan, anggaran untuk penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat besar.

Oleh karena itu, ketika kasus Covid-19 sudah melandai seperti saat ini, pemerintah mengurangi, bahkan menghapus anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Kalaupun ada pengurangan anggaran yg dimaksud, berarti rancangan pembangunan kesehatan yang diajukan oleh pemerintah itu sudah didasarkan pada kajian-kajian dan analisis mendalam yang mereka lakukan, termasuk soal Covid-19," ujar Saleh saat dihubungi wartawan, Jumat (6/1/2023).

Baca juga: Tak Ada Anggaran Covid-19 di 2023, Nasdem: Kalau Belum Endemi, Harusnya Pemerintah Tetap Biayai

Ia menanggapi langkah pemerintah yang tidak lagi menganggarkan biaya penanganan Covid-19 dalam APBN di bidang kesehatan tahun 2023.

Menurut Saleh, pemerintah menilai kini Covid-19 cenderung melandai di Indonesia.

Bahkan, pemerintah sudah menilai Covid-19 bukan masalah lagi.

Melihat kondisi Covid-19 yang kian melandai, anggaran penanganan Covid-19 pun dikurangi.

"Jadi, akibatnya, bahwa ada pengurangan dana kesehatan yang sangat besar memang. Karena untuk dana pengelolaan Covid-19 kemarin itu besar sekali anggarannya," tutur dia.

Ia juga mengatakan, banyak pasien Covid-19 yang biaya pengobatannya ditanggung oleh pemerintah.

Selain itu, ada dana untuk alat kesehatan, tenaga medis, dan relawan tenaga honorer yang menjadikan dana untuk penanganan Covid-19 membengkak.

Belum lagi biaya untuk bantuan sosial dan dana bagi pengusaha agar tidak memecat karyawan.

"Nah itu yang dahsyat sekali biayanya. Nah itu sekarang sudah berkurang. Kelihatannya pemerintah sudah melihat bahwa ini tidak lagi seperti yang kemarin," kata Saleh.

Baca juga: PPKM Dicabut, Epidemiolog: Ada Kemungkinan Kasus Covid-19 Naik Lagi

Menurut Saleh, kini sudah waktunya bagi pemerintah untuk melakukan penghematan seiring melandainya kasus Covid-19.

Dia menyebut, semua lini dan sektor sosial ekonomi rakyat memang dibantu oleh negara pada saat kasus Covid-19 tinggi.

Maka dari itu, kata Saleh, kini pemerintah fokus memulihkan ekonomi nasional.

"Pemerintah sekarang fokus pada upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN). Makanya dana PEN supaya masyarakat menggeliat lagi kehidupan ekonominya," kata dia.

"Diarahkan ke situ juga sebagian anggaran, sehingga mengurangi bansos yang memang sudah banyak sekali dikeluarkan kemarin dan juga mengurangi dana di kesehatan," ujar Saleh.

Menurut dia, hal itulah yang menyebabkan anggaran pengelolaan Covid-19 untuk 2023 jadi dikoreksi.

Akibat tak ada anggaran penanganan Covid-19 dalam APBN di bidang kesehatan pada 2023, tak ada kepastian soal biaya pengobatan, perawatan, vaksin, dan obat Covid-19 masih akan ditanggung pemerintah atau ditanggung secara mandiri.

Adapun anggaran Kemenkes tahun 2023 menyusut menjadi Rp 85,5 triliun dari Rp 178,7 triliun atau berkurang sebesar 47,8 persen.

Baca juga: Tak Ada Anggaran Covid-19 di 2023, Nasdem: Kalau Belum Endemi, Harusnya Pemerintah Tetap Biayai

Jumlah tersebut termasuk untuk anggaran pembayaran iuran JKN bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI sebesar Rp 46,5 triliun.

Rinciannya, anggaran untuk transformasi layanan primer sebesar Rp 5,9 triliun atau 7 persen dari total anggaran, anggaran untuk transformasi layanan rujukan Rp 18,4 triliun (21,5 persen), dan anggaran untuk transformasi sistem ketahanan kesehatan Rp 1,4 triliun (1,6 persen).

Kemudian, anggaran untuk transformasi pembiayaan kesehatan Rp 46,6 triliun (54,5 persen), anggaran transformasi SDM kesehatan Rp 3,8 triliun (4,4 persen), untuk transformasi teknologi kesehatan Rp 0,5 triliun (0,5 persen), dan untuk kegiatan rutin dan dukungan manajemen Rp 8,9 triliun (10,4 persen).