Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU: Bila KPU Butuh Banser, Nanti Kita Sediakan

Kompas.com - 04/01/2023, 15:06 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyambangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Dengan nada berguyon, kedua pihak sama-sama mengungkapkan kemungkinan dikerahkannya Banser (Barisan Ansor Serbaguna) NU untuk turut mengamankan Pemilu 2024.

"Bila KPU butuh Banser, ya nanti kita sediakan. Karena kita sudah menyumbangkan 1 Banser jadi komisioner (KPU)," ujar Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, dalam jumpa pers, Selasa siang.

Baca juga: KPU Sowan PBNU, Bicara Tradisi Demokrasi dan Cegah Sentimen Primordial pada Pemilu 2024

Ucapan Yahya disambut tawa awak media dan para komisioner KPU RI, sebab Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari merupakan eks Kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser Jawa Tengah.

"Dan kita sumbangkan Banser-banser yang lain untuk kebutuhan yang ada tadi," imbuhnya.

"Saya pernah jadi anggota KPU jadi tahu bagaimana pusingnya komisioner hari ini," kata Yahya yang pernah duduk di kantor KPU pada Pemilu 1999.

Sementara itu, Hasyim menyampaikan bahwa PBNU menyatakan siap memberi dukungan dan bantuan untuk menyukseskan Pemilu 2024.

Dalam pertemuan tadi, kedua belah pihak juga sepakat untuk mengupayakan tradisi berdemokrasi yang rasional, menjauhi sentimen primordial, dan menggalang pendidikan politik warga.

Baca juga: KPU RI Tolak Dikaitkan dengan Kebakaran Mobil Anggota KPUD

Hasyim menganggap, besarnya jaringan NU hingga ke tingkat desa, dengan berbagai badan otonom di dalamnya, merupakan hal yang strategis untuk mengamankan pemilu.

"Yang penting pemilunya damai, aman, kan begitu, termasuk aman. Kalau beliau punya instrumen Banser kan sangat mungkin ditugaskan untuk ikut mengamankan pemilu," ungkap Hasyim.

Sebelumnya, Hasyim juga pernah mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menjadi tantangan tersendiri, khususnya dari segi keamanan.

Sebab, ini kali pertama Indonesia menyelenggarakan pilkada berbarengan di semua daerah. Ada kekhawatiran jumlah aparat kepolisian tidak berimbang dengan jumlah wilayah yang perlu diamankan dalam persiapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Baca juga: Terima Kunjungan KPU, Muhammadiyah: Artinya Pemilu Jadi, Tidak Ditunda

"Pilkada-pilkada yang lalu kan sifatnya sporadis, di satu daerah ada pilkada, di satu daerah tidak ada pilkada, sehingga kalau di daerah yang sedang ada pilkada, ada eskalasi, kepolisian itu bisa menggerakkan pasukan dari daerah yang katakanlah sedang tidak menyelenggarakan pilkada ke wilayah yang menyelenggarakan pilkada," jelas Hasyim, 30 Desember 2022 lalu.

"Nah ini nanti 2024 situasinya semua (wilayah) pilkada, sehingga harus ada indikator-indikator yang cukup memadai untuk menggerakkan pasukan, misalkan dalam pengamanan," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com