Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 04/01/2023, 11:12 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TAHUN 2023 akan menjadi tahun politik yang berpotensi memicu konflik dan polemik. Juga tahun ketidakpastian ekonomi karena ancaman resesi global yang berpotensi akan terjadi di negeri ini.

Empat hari sudah kita menapaki tahun 2023. Tahun politik dan tahun ketidakpastian ekonomi karena ancaman resesi global yang bakal terjadi.

Indonesia diprediksi bakal terpapar gelombang resesi ekonomi ini. Banyak kalangan mengatakan, tahun 2023 yang baru kita jelang lumayan mencekam dan penuh ketidakpastian.

Tahun politik

Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan dan mengumumkan 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh lolos verifikasi administrasi dan faktual. Sebanyak 24 partai ini berhak ikut pesta demokrasi pada 2024 nanti.

Tahun ini KPU juga akan membuka pendaftaran pasangan capres dan cawapres. Dua hal ini diprediksi bakal membuat suhu politik naik.

Kompetisi antarpartai politik peserta pemilu guna menaikkan tingkat keterpilihan dan mendulang dukungan dipastikan akan mulai terjadi tahun ini.

Partai-partai akan berlomba-lomba mendekati dan mengambil hati masyarakat agar mereka terpikat. Beragam cara pasti akan dilakukan. Tak menutup kemungkinan kampanye hitam akan dilakukan guna mencapai tujuan. Dan ini berpotensi memicu dan menimbulkan gesekan.

KPU juga akan membuka pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tahun ini. Artinya, tahun 2023 kita akan tahu siapa pasangan capres-cawapres yang bakal maju dan berkompetisi di Pemilu Presiden 2024 nanti.

Belajar dari gelaran pilpres-pilpres sebelumnya, polarisasi dan konflik horizontal berpotensi terjadi pada tahapan ini. Para pendukung masing-masing pasangan bisa saling serang dan mengobarkan kampanye hitam.

Politik kebencian kerap digunakan untuk menjatuhkan lawan. Segala cara digunakan termasuk mengekspolitasi isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Hal ini tentunya akan berdampak pada stabilitas politik dan keamanan. Belum lagi jika ada dugaan kecurangan dalam tahapan Pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara.

Bayang-bayang resesi

Selain potensi konflik karena suhu politik naik, tahun ini juga dianggap sebagai tahun yang penuh ketidakpastian. Resesi global diprediksi bakal terjadi tahun ini. Dan negeri ini dikabarkan akan ikut terpapar gelombang resesi ekonomi ini.

Kondisi ekonomi global semakin tidak menentu dan dihadapkan pada tantangan resesi pada tahun ini. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara di Eropa diprediksi bakal mengalami resesi.

IMF dan Bank Dunia memprediksi, pada tahun ini akan terjadi pelambatan ekonomi. Dari proyeksi ekonomi yang sebelumnya tumbuh 3,2 persen turun jadi 2,7 persen. Kondisi ini dipastikan akan berdampak pada nilai investasi dan perdagangan luar negeri.

Meski demikian, pemerintah optimistis Indonesia bakal bisa melalui kondisi ini. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan mencapai 5,3 persen (yoy) pada 2023.

Masyarakat tak perlu cemas berlebihan. Namun pemerintah juga harus mengelola perekonomian dengan penuh waspada dan kehati-hatian.

Namun, optimisme ini bisa tak sesuai harapan jika ada gangguan terkait stabilitas politik dan keamanan. Pasalnya, tantangan sebenarnya justru ada pada bidang politik.

Stabilitas politik dan keamanan pada tahun ini sangat penting guna menjamin perekonomian tetap berjalan sesuai harapan.

Kondisi ini akan terjadi jika tahapan pemilu mampu dijalankan sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip demokrasi serta sesuai aturan.

Kecurangan dan manipulasi harus dihindari dalam penyelenggaraan tahapan pesta demokrasi. Semua partai politik dan kontestan pemilu harus diperlakukan sama dan setara.

Pemerintah juga harus bisa bersikap dan berlaku adil kepada semua peserta dan kontestan, termasuk kepada partai atau tokoh politik yang selama ini mengambil posisi sebagai oposisi atau tidak sejalan dengan kepentingan kekuasaan.

Lembaga penyelenggara pemilu juga harus bekerja secara adil, jujur dan transparan. Hal ini perlu dilakukan guna menjaga kepercayaan masyarakat. Juga agar pesta demokrasi tidak terciderai dan membuahkan legitimasi.

Akankah tahun politik ini menjadi badai dan berujung konflik? Dan mampukah negeri ini melalui ancaman resesi ekonomi?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (4/1/2023), di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dipimpin Menag Yaqut, Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1444 H Dimulai Secara Tertutup

Dipimpin Menag Yaqut, Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1444 H Dimulai Secara Tertutup

Nasional
Lukas Enembe 'Mogok' Minum Obat, KPK akan Koordinasi dengan IDI

Lukas Enembe "Mogok" Minum Obat, KPK akan Koordinasi dengan IDI

Nasional
Kemenag: Insya Allah Besok Mulai Puasa, Malam Ini Shalat Tarawih

Kemenag: Insya Allah Besok Mulai Puasa, Malam Ini Shalat Tarawih

Nasional
Kalah Berturut-turut dari Gugatan Prima, Pakar Kepemiluan: Tim Hukum KPU Harus Dievaluasi Menyeluruh

Kalah Berturut-turut dari Gugatan Prima, Pakar Kepemiluan: Tim Hukum KPU Harus Dievaluasi Menyeluruh

Nasional
Hilal 1 Ramadan 1444 H Tidak Terlihat di Papua karena Mendung

Hilal 1 Ramadan 1444 H Tidak Terlihat di Papua karena Mendung

Nasional
Pengamat Sebut Kesepakatan Tiga 'King Maker' Bisa Tentukan Terbentuknya Duet Prabowo-Ganjar

Pengamat Sebut Kesepakatan Tiga "King Maker" Bisa Tentukan Terbentuknya Duet Prabowo-Ganjar

Nasional
Lukas Enembe 'Mogok' Minum Obat, Tulis Surat untuk Firli Cs

Lukas Enembe 'Mogok' Minum Obat, Tulis Surat untuk Firli Cs

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Diduga Terima Gratifikasi Puluhan Miliar, Diubah Jadi Aset

Hakim Agung Gazalba Saleh Diduga Terima Gratifikasi Puluhan Miliar, Diubah Jadi Aset

Nasional
KPK Sebut Persidangan Ungkap Sekretaris MA Diduga Turut Serta dalam Rangkaian Besar Suap

KPK Sebut Persidangan Ungkap Sekretaris MA Diduga Turut Serta dalam Rangkaian Besar Suap

Nasional
Ketua Bawaslu Minta ASN Hati-hati Saat Foto bersama Peserta Pemilu, Bisa Kena Sanksi

Ketua Bawaslu Minta ASN Hati-hati Saat Foto bersama Peserta Pemilu, Bisa Kena Sanksi

Nasional
Lukas Enembe Disebut Tolak Minum Obat dari Dokter KPK

Lukas Enembe Disebut Tolak Minum Obat dari Dokter KPK

Nasional
Soal Kemungkinan Tinggalkan Gerindra jika Prabowo Pilih Ganjar, PKB: Tak Bisa Berandai-andai

Soal Kemungkinan Tinggalkan Gerindra jika Prabowo Pilih Ganjar, PKB: Tak Bisa Berandai-andai

Nasional
KPK Duga Lukas Investasikan Uang 'Panas' ke Sejumlah Kegiatan Usaha

KPK Duga Lukas Investasikan Uang 'Panas' ke Sejumlah Kegiatan Usaha

Nasional
Erick Thohir Jadi Cawapres Favorit Versi Indo Barometer, Diikuti Khofifah dan Cak Imin

Erick Thohir Jadi Cawapres Favorit Versi Indo Barometer, Diikuti Khofifah dan Cak Imin

Nasional
Menerka Isi Diskusi Megawati dan Jokowi di Istana

Menerka Isi Diskusi Megawati dan Jokowi di Istana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke