Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lonjakan Covid-19, Pemerintah Dinilai Belum Perlu Tutup Pintu RI untuk Pendatang dari China

Kompas.com - 29/12/2022, 18:25 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai, syarat masuk Indonesia harus diperketat menyusul lonjakan kasus Covid-19 di China beberapa waktu terakhir.

Namun demikian, menurut dia, pemerintah belum perlu menutup pintu masuk RI untuk pelaku perjalanan dari Negeri Tirai Bambu itu.

"Kalau melarang (masuk) ya enggak perlu, menutup (pintu masuk) itu enggak perlu, tapi memperkuat mitigasi dengan cara skriningnya saja," kata Dicky kepada Kompas.com, Kamis (29/12/2022).

Baca juga: BPOM Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Comirnaty Children Usia 6 Bulan hingga 11 Tahun

Dicky mengatakan, pemerintah cukup menerapkan aturan perjalanan bagi warga yang hendak masuk Indonesia. Misalnya, mewajibkan pelaku perjalanan divaksin Covid-19 booster dengan durasi maksimal 6 bulan terhitung sejak waktu perjalanan.

Kemudian, kembali mewajibkan pelaku perjalanan memperlihatkan hasil negatif tes PCR. Jika ada yang menunjukkan gejala Covid-19, dianjurkan untuk melalukan tes ulang setibanya di Tanah Air.

Pemerintah juga disarankan kembali menerapkan karantina bagi mereka yang baru tiba di RI. Menurut Dicky, durasi karantina tak perlu berlama-lama seperti dahulu satu sampai dua minggu, tapi cukup tiga hari saja.

"Tidak mesti tes lagi juga kecuali ada gejala. Tapi setidaknya dalam tiga hari dia menetap di hotel (tempat karantina) yang dituju itu atau tempat yang dituju itu dia tidak menunjukkan gejala," ujarnya.

Selain itu, Dicky juga mengimbau warga menunda rencana bepergian ke China selama beberapa waktu ke depan jika tak ada urusan genting.

"Setidaknya sampai Februari pertengahan atau akhir. Kita lihat situasi gelombang yang diprediksi apakah memang akan berlangsung selama 3 bulan dan sekarang kan kurang lebih sudah lebih dari sebulan," kata dia.

Dicky menambahkan, tingginya penularan Covid-19 di China seharusnya menjadi peringatan dini bagi pemerintah RI.

Apalagi, subvarian virus BF.7 yang kini merebak diduga mampu menembus antibodi tubuh, baik yang dihasilkan dari vaksin maupun imunitas alami akibat terpapar virus corona.

"Khusus untuk (kasus Covid-19) China ini memang mau tidak mau kita harus khawatir karena potensi perburukannya cukup besar," tuturnya.

Baca juga: Menkes Sebut Covid-19 Subvarian BF.7 Hadir di RI, Sudah Ada 15 Kasus

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Provinsi Zhejiang, China melaporkan 1 juta kasus infeksi Covid-19 harian terbaru pada Minggu (25/12/2022). Jumlah ini diperkirakan akan berlipat ganda pada hari-hari mendatang.

Lonjakan infeksi Covid-19 itu menyebabkan kenaikan angka pasien virus corona di banyak rumah sakit di China.

Pemerintah China pun telah mengambil sejumlah langkah merespons situasi tersebut, salah satunya dengan membatasi penerbangan ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

"Pemerintah China sendiri yang membatasi (penerbangan), kami ikut kebijakan mereka, kalau dulu mereka membatasi satu maskapai ke satu kota sekarang mereka hanya membatasi 15 frekuensi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Maria Kristi Endah Murni, Selasa (27/12/2022).

"Jadi China yang membatasi sendiri untuk tidak terlalu banyak diakses oleh negara lain," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Nasional
Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Nasional
Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri 'Open House' di Teuku Umar

Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri "Open House" di Teuku Umar

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan 'Amicus Curiae' ke MK

Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com