Pimpinan DPR Minta Menhub Perjelas Wacana Perbedaan Tarif KRL

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperjelas wacana perbedaan tarif Kereta Rel Listrik (KRL).

Adapun Budi menyampaikan bahwa tak ada kenaikan harga KRL pada  2023, namun masyarakat dengan kemampuan finansial lebih tinggi diharapkan mendapatkan tarif yang berbeda.

“Saya pikir memang kita perlu perjelas, yang disampaikan Menhub itu kan baru sekilas saja. Jadi kita perlu perjelas kriterianya,” tutur Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Baca juga: Tarif KRL untuk Orang Kaya Bisa Tembus Rp 15.000 Jika Tak Disubsidi

Menurut Dasco, pemerintah harus menetapkan standar yang jelas sebelum mengambil kebijakan perbedaan harga.

Ia lantas mempertanyakan apakah perbedaan harga bakal berpengaruh pada perbedaan fasilitas atau tidak.

“Karena tentunya kalau fasilitasnya berbeda, ya tentu tarifnya akan berbeda,” ucapnya.

Setelah masa reses anggota DPR berakhir 9 Januari 2023, Dasco mengatakan, komisi terkait bakal memanggil Budi untuk menjelaskan wacana perbedaan tarif KRL tersebut.

“Komisi teknis akan coba tanyakan kepada Menteri (Perhubungan) pada saat kita selesai reses,” imbuhnya.

Baca juga: Menhub Ingin Bedakan Tarif KRL Orang Kaya, Wapres: Idenya Baik tapi Perlu Uji Coba

Sebelumnya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 di Gedung Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12/2022), Budi menuturkan bakal ada penyesuaian tarif KRL untuk masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi.

"Yang berdasi, yang kemampuan finansialnya tinggi mesti bayarnya lain. Jadi kalau average sampai 2023 kita rencanakan tidak naik ya," paparnya.

Sementara itu PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyampaikan masih perlu berkoordinasi dengan pemerintah soal kenaikan tarif tersebut.