Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Lonjakan Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Pendatang Asal China

Kompas.com - 28/12/2022, 18:36 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI sekaligus Guru Besar Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia (FKUI), Tjandra Yoga Aditama mengusulkan agar pemerintah memperketat pengawasan bagi pendatang asal China yang akan masuk ke Indonesia.

Hal ini menindaklanjuti tingginya kasus Covid-19 di negeri Tirai Bambu tersebut.

Bahkan, kasus aktif Covid-19 di China menembus angka 250 kasus selama bulan Desember 2022.

"Meningkatkan pengawasan bagi pendatang dari China, termasuk kemungkinan kejadian penularan dan juga sampai ke analisa whole-genome sequencing," kata Tjandra dalam siaran pers, Rabu (28/12/2022).

Baca juga: Anggaran Penanganan Covid-19 Tak Ada Lagi di Tahun 2023, Kemenkes: Akan Ada Evaluasi

Tjandra mengungkapkan, meningkatkan pengawasan bagi pendatang yang berasal dari China merupakan satu dari tiga cara yang dapat dilakukan pemerintah.

Cara lainnya, ia mengimbau Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan analisa mendalam dan rinci agar dapat menjelaskan kasus Covid-19 yang terjadi di China, khususnya tentang efikasi proteksi vaksin, serta bentuk dan dampak kebijakan pelonggaran terhadap kenaikan kasus.

Pasalnya, jumlah pasti kasus Covid-19 hingga kini belum terlalu jelas. Apalagi, ada kabar update resmi harian Covid-19 akan dibatasi sehingga informasi menjadi makin sulit terkonfirmasi.

Ditambah lagi, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus juga menyatakan bahwa WHO masih butuh informasi lebih rinci tentang situasi yang terjadi.

Baca juga: Epidemiolog Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 di China dan Jepang Bisa Berpengaruh ke Indonesia

"Kalau memang terjadi peningkatan kasus gawat dan kematian di China, sementara cakupan vaksinasi di negara itu mencapai 89 persen, maka ada dua kemungkinan, yaitu karena efikasi vaksin yang sudah turun, atau adanya subvarian baru yang menghindar dari proteksi vaksin," ujar Tjandra.

Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara ini juga mengatakan, kemungkinan lainnya adalah karena longgarnya kebijakan penanganan Covid-19 di China.

Meski ia tidak memungkiri bahwa banyak pula negara lain yang melonggarkan kebijakan, tetapi tidak mengalami kenaikan rawat inap di ruang ICU dan kematian seperti yang diberitakan di China.

"Kalau karena kebijakan pelonggaran, maka itu dapat diterima. Karena walaupun cakupan vaksinasi tinggi maka penularan dapa tetap terjadi, apalagi kebijakan yang tadinya amat ketat dengan zero death, dan sekarang jadi longgar," kata Tjandra.

Cara lainnya agar lonjakan kasus Covid-19 tidak terjadi di Indonesia, Tjandra mengimbau pemerintah untuk melakukan pertukaran informasi secara diplomasi dengan otoritas kesehatan internasional, baik bilateral dengan China atau menggunakan kerangka ASEAN-China.

"Karena Indonesia sekarang memegang Keketuaan ASEAN. Atau barangkali melalui pendekatan sebagai sesama anggota G20, apalagi Indonesia baru selesai sebagai Presidensi, dan tentunya juga lewat WHO," ujar Tjandra.

Baca juga: Hindari Lonjakan Covid-19 seperti di China, Epidemiolog Imbau Lansia Segera Booster

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com