Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Tepat Lantik Muhammad Ali Jadi KSAL

Kompas.com - 28/12/2022, 14:05 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Muhammad Ali menjadi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dinilai sudah tepat.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut Ali merupakan sosok berpengalaman, baik terkait jabatan maupun penugasan.

"Ya tepat. Pengalaman jabatan dan penugasannya beragam. Terutama, pelaut, pernah komandan kapal satuan pemukul (KRI Nanggala-402), pernah memimpin armada dan lain-lain," kata Fahmi kepada Kompas.com, Rabu (28/12/2022).

Setelah resmi menjadi KSAL, Fahmi mengatakan, Ali sebaiknya melanjutkan penyiapan strategi penangkalan terkait dinamika lingkungan strategis, tantangan dan ancaman yang dihadapi di seluruh kawasan perairan kedaulatan Indonesia.

Baca juga: Jokowi Resmi Lantik Laksdya Muhammad Ali jadi Kepala Staf TNI AL

Menurut Fahmi, bentuk dinamika lingkungan strategis yang dihadapi misalnya, meningkatnya agresivitas China dan Amerika Serikat di perairan Laut Natuna Utara, sebelumnya bernama Laut China Selatan.

Kemudian ada pula mengenai terbentuknya pakta pertahanan trilateral AUKUS antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat yang diiringi rencana pembangunan sejumlah kapal selam bertenaga nuklir.

Meski diklaim sebagai bentuk perimbangan kekuatan demi stabilitas kawasan, Fahmi menilai, keberadaan AUKUS dan agresivitas negara-negara kuat itu sulit dipungkiri.

Menurutnya, AUKUS justru berpotensi memicu ketegangan dan eskalasi konflik sewaktu-waktu.

Baca juga: Tugas KSAL Muhammad Ali dari Jokowi: Konsentrasi Kedaulatan di Laut

Selain itu, Fahmi juga mengingatkan mengenai ancaman kedaulatan dan keutuhan wilayah serta ancaman terhadap keamanan laut yang dihadapi Ali ke depan.

Ancaman tersebut mencakup klaim kepemilikan dan pendudukan pulau oleh negara lain dan pengelolaan serta pemanfaatan ruang laut secara tidak sah oleh pihak asing, baik negara maupun korporasi.

Selanjutnya, pelintasan kapal secara ilegal atau tanpa izin di alur laut dan perairan teritorial, termasuk pengoperasian perangkat-perangkat pemantauan di bawah permukaan laut baik untuk kepentingan militer maupun nonmiliter.

"(Termasuk) kejahatan di laut, termasuk yang bersifat transnasional seperti pembajakan kapal, penyanderaan orang hingga penyelundupan barang terlarang," terang dia.

Jokowi telah melantik Ali yang sebelumnya menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) menjadi KSAL.

Jabatan baru yang diemban Ali meneruskan KSAL sebelumnya, yakni Laksamana Yudo Margono yang kini menduduki posisi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan resmi pensiun pada 1 Januari 2023.

Abituren Akademi Angkatan Laut (AAL) 1989 itu sah menjadi orang nomor satu di matra laut setelah menjalani prosesi pelantikan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 100/TNI Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KSAL yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Laksamana Muda Hersan.

Dengan posisi baru tersebut, Ali secara otomatis akan meletakan tongkat komando Pangkogabwilhan I yang telah ia ampu sejak 2 Agustus 2021 sampai 28 Desember 2022 kepada calon penerusnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com