Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Jokowi Bisa "Reshuffle" Kabinet Kapan Saja dengan Alasan Politik

Kompas.com - 27/12/2022, 12:55 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Daulay menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melakukan reshuffle kabinet kapan saja.

Saleh menyebut Jokowi punya hak untuk mengganti menteri dengan alasan politik, bukan kinerja.

"Bahkan, dalam kasus tertentu, Presiden bisa melakukan pergantian kapan saja. Bisa saja alasannya politik. Bukan kinerja. Sekali lagi, itu adalah hak dan kekuasaan Presiden," ujar Saleh dalam keterangannya, Selasa (27/12/2022).

Baca juga: Pengamat: Sinyal Reshuffle Jelas Mengarah ke Nasdem, Buntut Capreskan Anies

Saleh menekankan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Secara konstitusional, Presiden berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri.

Dia mengatakan evaluasi dapat dilakukan secara rutin, berkala, ataupun dengan tujuan tertentu. Misalnya seperti evaluasi terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain.

"Presiden itu penanggung jawab jalannya pemerintahan. Sejalan dengan itu, Presiden berhak untuk mengangkat para menteri dan pembantunya. Kinerja mereka lah yang selalu diperhatikan, dijaga, dan dievaluasi," tuturnya.

"Jika baik, tentu dilanjutkan. Kalau tidak baik, diperingatkan. Dan kalau sudah tidak bisa diperbaiki, Presiden berhak untuk melakukan reshuffle atau pergantian," sambung Saleh.

Walau begitu, Saleh mengaku belum mendapat informasi apakah Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet atau tidak.

Menurutnya, reshuffle kabinet baru sebatas wacana di pemberitaan. Dia curiga Jokowi akan merombak 'pembantu'-nya di saat masa sibuk ini.

Baca juga: Tak Bahas Reshuffle Saat Bertemu Jokowi di Jakarta, FX Rudy: Kangen-kangenan Tok

"Mungkin masih dugaan saja. Di akhir tahun ini, pemerintah masih sibuk. Libur Natal dan tahun baru. Banyak yang perlu dilengkapi untuk pelayanan bagi masyarakat," jelasnya.

Namun, apabila benar Jokowi akan melakukan reshuffle, kata Saleh, maka PAN akan menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

Dia mengatakan partai koalisi pemerintahan Jokowi tidak menyiapkan nama secara khusus. Pasalnya, saat ini, mereka fokus membantu Jokowi melaksanakan tugas yang diamanatkan.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Stafsus Mensesneg: Besok Juga Tidak Soal

"Kalau nanti ada reshuffle, kita sifatnya pasif. Kalau ada permintaan dari kader kita, barulah kita mencari yang sesuai. Kami memiliki kader yang cukup banyak dari berbagai latar belakang. Karenanya, kita hanya bisa menunggu keputusan politik Presiden. Tidak perlu mendesak dan mendorong-dorong Presiden. Biarkan berjalan apa adanya," imbuh Saleh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com