Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/12/2022, 18:26 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyinggung kemungkinan me-reshuffle menterinya sebelum 2024 disebut membuka peluang mendepak Nasdem dari jajaran kabinet.

Apalagi, dalam waktu yang berdekatan, partai pengusung Jokowi, PDI Perjuangan secara terang meminta dua menteri dari Nasdem dievaluasi.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan melihat, Jokowi tampak kurang senang dengan langkah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Baca juga: Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi, Pengamat: Risiko Politik Nasdem Capreskan Anies

Selain itu, Nasdem juga mungkin berkoalisi dengan partai oposisi pemerintah, PKS dan Demokrat. Sementara itu, PDI Perjuangan sempat menyatakan tidak akan bisa bersatu dengan dua partai tersebut, PKS dan Demokrat.

“Saya kira ada pada peluang itu (reshuffle),” kata Djayadi saat dihubungi Kompas.com, Senin (26/12/2022).

Meski demikian, Jokowi dianggap sulit mencari alasan yang bisa diterima publik untuk bisa mengeluarkan Nasdem dari jajaran menteri.

Djayadi menuturkan, untuk mendepak Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju, Jokowi harus memiliki alasan yang obyektif.

Menurutnya, jika menggunakan alasan bahwa menteri dari Nasdem dievaluasi karena kinerja mereka yang buruk, semestinya pengganti kedua menteri itu juga berasal dari partai yang sama.

“Tapi tampaknya yang dimaksud itu adalah mendepak Nasdem ya kan dari kabinet,” ujar Djayadi.

Baca juga: Wacana Reshuffle Menteri Nasdem Dinilai Murni Alasan Politik, Imbas Deklarasi Capres Anies

Djayadi lantas mempertanyakan kesalahan langkah politik yang dipilih Nasdem sehingga mereka berpotensi didepak.

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan keputusan Nasdem mencalonkan Anies sebagai calon presiden.

Setiap partai, kata dia, memiliki aspirasi tersendiri untuk mengusung jagoannya pada Pemilu mendatang.

Djayadi mengatakan, mereka tetap berhak memilih langkah tersebut meski harus berbeda dengan keinginan Jokowi. Di sisi lain, Nasdem juga masih berada di dalam tubuh koalisi Jokowi.

“Jadi kalau mau mendepak Nasdem harus dicari alasan apa salahnya Nasdem. Nah salahnya Nasdem adalah dia mendeklarasikan Anies. Yang kedua karena bakal berkoalisi dengan partai yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi, oposisi. Tapi alasan itu bisa dipertanyakan orang,” tuturnya.

“Jadi susah mencari alasan,” sambung Djayadi.

Baca juga: PDI-P Minta 2 Menteri Nasdem Dievaluasi, Demokrat Ingatkan Jokowi soal Reshuffle

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Amdal Rempang Eco City Masih Proses, Enggak Ada Masalah

Luhut: Amdal Rempang Eco City Masih Proses, Enggak Ada Masalah

Nasional
Kemendagri Siapkan Sanksi untuk Pemda yang Tak Anggarkan Dana Pilkada 2024

Kemendagri Siapkan Sanksi untuk Pemda yang Tak Anggarkan Dana Pilkada 2024

Nasional
3 Pesawat Super Hercules Terbaru Milik TNI AU Bakal Ikut 'Flypast' HUT Ke-78 TNI

3 Pesawat Super Hercules Terbaru Milik TNI AU Bakal Ikut "Flypast" HUT Ke-78 TNI

Nasional
Luhut Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan 'Soft Launching' Senin Depan

Luhut Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan "Soft Launching" Senin Depan

Nasional
Soal Cawapres Ganjar, Hasto PDI-P: Tunggu Tanggal Mainnya dari Bu Mega

Soal Cawapres Ganjar, Hasto PDI-P: Tunggu Tanggal Mainnya dari Bu Mega

Nasional
Kasus Korupsi BTS 4G, Kejagung Dalami Aliran Uang Rp70 M ke Komisi I DPR

Kasus Korupsi BTS 4G, Kejagung Dalami Aliran Uang Rp70 M ke Komisi I DPR

Nasional
Cerita Ganjar Dibisiki Jokowi Saat Serius Simak Pidato Megawati

Cerita Ganjar Dibisiki Jokowi Saat Serius Simak Pidato Megawati

Nasional
PDI-P Klaim Tema Kedaulatan Pangan di Rakernas Bukan untuk Sindir Mentan SYL

PDI-P Klaim Tema Kedaulatan Pangan di Rakernas Bukan untuk Sindir Mentan SYL

Nasional
Kapolri Naikkan Pangkat Empat Pati, Panca Putra Simanjuntak Resmi Jadi Komjen

Kapolri Naikkan Pangkat Empat Pati, Panca Putra Simanjuntak Resmi Jadi Komjen

Nasional
Jokowi Bisiki Ganjar soal Kedaulatan Pangan, PDI-P: Ini Kode Keras

Jokowi Bisiki Ganjar soal Kedaulatan Pangan, PDI-P: Ini Kode Keras

Nasional
Puan Temui Hendropriyono, PDI-P Dinilai Rapatkan Barisan Tokoh Pendukung Ganjar

Puan Temui Hendropriyono, PDI-P Dinilai Rapatkan Barisan Tokoh Pendukung Ganjar

Nasional
Ungkap Isi Pertemuan dengan CEO TikTok, Luhut: Jangan Dagang di Medsos

Ungkap Isi Pertemuan dengan CEO TikTok, Luhut: Jangan Dagang di Medsos

Nasional
KPK Sudah Tetapkan Tersangka Korupsi di Kementan, tetapi Belum Buka Identitasnya

KPK Sudah Tetapkan Tersangka Korupsi di Kementan, tetapi Belum Buka Identitasnya

Nasional
Di Rakernas IV PDI-P, Ganjar Mohon Doa dan Dukungan Lanjutkan Pemerintahan Jokowi

Di Rakernas IV PDI-P, Ganjar Mohon Doa dan Dukungan Lanjutkan Pemerintahan Jokowi

Nasional
Ganjar Puji Prorgram Jokowi Bangun Bendungan, tapi...

Ganjar Puji Prorgram Jokowi Bangun Bendungan, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com