Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemampuan Transisi Energi Hijau dan Ekonomi Biru RI Disebut Masih dalam Skala Menengah

Kompas.com - 26/12/2022, 15:28 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyatakan kemampuan Indonesia dalam melakukan transisi energi hijau dan melaksanakan ekonomi biru atau kelautan masih dalam tahap menengah.

Hal itu terungkap dalam kajian yang dilakukan Lemhannas RI berdasarkan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, saat ini energi hijau memang mendapatkan peluang yang sangat tinggi. Terutama pada masa pandemi Covid-19 dan gangguan pasokan komoditas energi akibat pandemi serta peperangan antara Rusia dan Ukraina.

Baca juga: Gubernur Lemhannas Beberkan Arahan Jokowi Terkait Reformasi TNI

Harga dari komoditas energi minyak dan gas bumi mudah berubah akibat 2 kondisi itu. Maka dari itu, kata Andi, banyak pihak semakin serius memikirkan transisi menuju energi hijau buat masa depan.

“Kami perhatikan bahwa kapasitas Indonesia untuk melakukan transisi energi hijau ini relatif masih berada di skala menengah,” kata Andi saat memberikan Pernyataan Akhir Tahun 2022 di Lemhannas RI, Rabu (21/12/2022).

Kemudian terkati ekonomi biru atau kelautan, Andi menyatakan saat ini pengelolaannya bertumpu pada Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Baca juga: Lemhannas Terus Godok Kajian Geopolitik 5.0, dari Ekonomi Hijau hingga Ketahanan IKN

Kedua pihak itu diharap membuat pembangunan infrastruktur ekonomi biru yang terkait industri perikanan dan konservasi supaya bisa berjalan beriringan.

Andi mengatakan, fokus utama dari ekonomi biru yang sedang dikembangkan saat ini adalah terkait kesehatan samudera. Akan tetapi, menurut dia, kemampuan Indonesia terkait pengelolaan industri dengan konservasi kelautan masih berada di skala menengah.

Baca juga: Lemhannas: Indonesia Salah Satu Negara yang Berhasil Jaga Stabilitas Harga Pangan

"Sehingga kami lihat banyak peluang yang harus dilakukan Indonesia untuk tingkatkan indeks kesehatan samudera, dengan antara lain menyeimbangkan antara upaya membangun industri biru dengan upaya upaya untuk tetap menjaga konservasi dari laut dan samudera kita," ujar Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com