Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Kajian Soal Penghentian PPKM Belum Sampai Meja Kerjanya

Kompas.com - 26/12/2022, 12:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo belum memutuskan kapan pemerintah akan menghentikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Jokowi mengatakan hasil kajian mengenai rencana penghentian PPKM belum sampai ke meja kerjanya.

"Belum, belum sampai, untuk PSBB, PPKM belum sampai ke meja saya. Nanti kalau sudah selesai apalagi ini menyangkut sero survei," kata Jokowi setelah meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (26/12/2022).

Baca juga: Harapan Kapolri di Malam Natal: Semoga Tahun Depan Kita Bisa Meninggalkan PPKM dan Kembali Normal

Jokowi pun meminta publik bersabar karena pemerintah harus mengkaji secara detil agar keputusan yang diambil tidak keliru.

Ia juga tidak bisa memastikan kapan PPKM akan benar-benar dihentikan karena masih menunggu hasil kajian tersebut.

"Tergantung kajiannya, kalau selesai kita harapkan akhir tahun ini sudah selesai sero survei dan kajiannya," kata dia.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, hasil sero survei juga akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang sedang terjadi di China.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, Indonesia bisa terhindar dari lonjakan tersebut asalkan hasil sero survei menunjukkan warga Indonesia sudah imun dari Covid-19.

"Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 (persen), ya kita artinya imunitas kita sudah baik. Ada apa pun, dari mana pun ya nggak ada masalah," kata dia.

Baca juga: Jokowi Berencana Hentikan PPKM, Ini Kata Jubir Satgas Covid-19

Jokowi menambahkan, meski kasus Covid-19 sudah melandai, pemerintah tetap perlu mengetahui tingkat kekebalan warga Indonesia akan virus corona.

"(Alasannya) karena apa, itu yang harus dilihat, dikaji di situ, apakah karena imunitas sudah baik, atau karena virusnya sudah tidak senang dengan Indonesia," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi membuka kemungkinan bahwa pemerintah akan memberhentikan PPKM di seluruh Indonesia berkaca dari terus melandainya kasus Covid-19 di tanah air.

Baca juga: Pemerintah Berencana Akhiri PPKM, Covid-19 Bakal Jadi Endemi?

Jokowi pun meminta anak buahnya untuk segera menyelesaikan kajian mengenai penghentian PPKM supaya kebijakan itu dapat diputuskan dalam waktu dekat.

"Saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya. Sehingga bisa saya siapkan Keppres mengenai penghentian PPKM. Kita harapkan segera sudah saya dapatkan dalam minggu-minggu ini," kata Jokowi, Rabu (21/12/2022) pekan lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com