Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/12/2022, 22:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjelaskan pernyataan Presiden Joko Widodo soal istana yang mudah dikambinghitamkan ketika ada persoalan politik di parpol atau pencalonan dalam pemilihan umum (pemilu).

Moeldoko menegaskan, istana tidak pernah ikut campur dalam persoalan politik.

"Sejauh yang saya tahu, bahwa persoalan-persoalan politik itu yang telah dikelola oleh KPU. Kita tidak pernah sama sekali ikut campur ya. Enggak ada," ujar Moeldoko dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/12/2022).

"Enggak ada cerita itu kita mau melakukan politik praktis. Enggak. Apalagi KSP, sama sekali (tidak). Kita fokus pada program pemerintah. Jadi enggak berpikir bagaimana politik praktis untuk 2024," tegasnya.

Baca juga: Kepada Jokowi, Demokrat: Tak Perlu Takut Disalahkan, kecuali Memang Istana Jegal Koalisi Tertentu

Menurut Moeldoko, pihak tertentu sebaiknya jangan terburu-buru berpikir negatif soal campur tangan istana.

Sebab istana hanya mengikuti soal pemilu dalam konteks teknis sebagaimana yang telah disusun oleh KPU.

"Saya pikir itu jangan buru-buru berpikir negatif seperti itu lah ya. Menurut saya enggak. Enggak ada yang melakukan itu ya. Wong kita semuanya sibuk berpikir tentang program," tutur Moeldoko.

"Belum berpikir tentang bagaimana tetek bengek tentang 2024 kecuali kita mengikuti bagaimana yang telah disusun oleh KPU," tambahnya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah keresahannya terkait Pemilu 2024.

Baca juga: Duga Bakal Disalahkan di Pilpres, Jokowi: Ingin Mencalonkan dan Tak Bisa, Tuduh Lagi Presiden

Jokowi khawatir dia dan pihak istana bakal menjadi kambing hitam bila ada koalisi partai politik yang gagal terbentuk menjelang Pemilu 2024.

"Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi, gagal koalisi nanti yang dituduh nanti Istana lagi. Ini istana ini, istana, istana," kata Jokowi dalam acara peringatan ulang tahun Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Rabu (21/12/2022).

Padahal, Jokowi menegaskan bahwa ia tidak tahu-menahu soal koalisi partai politik karena itu merupakan wewenang pimpinan partai politik.

Namun, menurut Jokowi, ia dan pihak istana memang paling mudah dijadikan kambing hitam atas gagal terbentuknya koalisi partai politik.

Baca juga: Yang Paling Enak Itu Memang Menuduh Presiden, Istana, Jokowi

Ia pun mengaku heran karena saat ini sudah ada pihak yang menuding Istana mengintervensi keputusan mengenai lolos atau tidaknya partai politik sebagai peserta Pemilu 2024, padahal itu merupakan wewenang KPU.

"Yang paling enak itu memang mengkambinghitamkan, menuduh presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu, paling mudah dan paling enak," kata Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga khawatir tuduhan serupa bakal dilayangkan kepadanya ketika ada tokoh-tokoh yang gagal maju sebagai calon presiden.

Ia mengingatkan, meski banyak orang yang ingin maju sebagai calon presiden, tidak semuanya bakal benar-benar menjadi kandidat yang bertarung di pemilihan presiden.

"Jadi kalau ada hal-hal seperti itu marilah kita bersama-sama berpikir dengan akal sehat. Apakah semudah itu partai atau peserta pilpres bisa digagalkan dengan mudah? Kan enggak, partai itu orang pintar-pintar semua, masa gampang sekali digitukan," kata Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar Berduka atas Wafatnya Mantan Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana

Ganjar Berduka atas Wafatnya Mantan Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana

Nasional
1.899 Jemaah Haji Miqat di Bir Ali 1 Juni 2023 dan Geser ke Makkah

1.899 Jemaah Haji Miqat di Bir Ali 1 Juni 2023 dan Geser ke Makkah

Nasional
MAKI Nilai Putusan MK soal Penambahan Masa Jabatan Pimpinan KPK Berlaku untuk Periode Berikutnya

MAKI Nilai Putusan MK soal Penambahan Masa Jabatan Pimpinan KPK Berlaku untuk Periode Berikutnya

Nasional
PDI-P Diingatkan Jangan Sombong: Meskipun Kamu Gede, Belum Tentu Kamu Segede Itu Lagi

PDI-P Diingatkan Jangan Sombong: Meskipun Kamu Gede, Belum Tentu Kamu Segede Itu Lagi

Nasional
Pengamat Kritik MK, Seharusnya Tak Ikut Tentukan Masa Jabatan Pejabat Publik

Pengamat Kritik MK, Seharusnya Tak Ikut Tentukan Masa Jabatan Pejabat Publik

Nasional
Kemenkes Kirim 107 Ton Obat dan perbekalan Kesehatan Jemaah Haji

Kemenkes Kirim 107 Ton Obat dan perbekalan Kesehatan Jemaah Haji

Nasional
Megawati Dinilai Realistis Pilih Ganjar Pranowo Jadi Capres Dibanding Puan Maharani

Megawati Dinilai Realistis Pilih Ganjar Pranowo Jadi Capres Dibanding Puan Maharani

Nasional
Sowan ke Ulama Banten, Ganjar Diminta Duduk di Tempat Bekas Jokowi

Sowan ke Ulama Banten, Ganjar Diminta Duduk di Tempat Bekas Jokowi

Nasional
Helikopter TNI AD Jatuh di Bandung, Lima Kru Terluka

Helikopter TNI AD Jatuh di Bandung, Lima Kru Terluka

Nasional
Pengamat: Jabatan Firli Diperpanjang MK, Capim KPK Selanjutnya Tetap Dipilih Jokowi

Pengamat: Jabatan Firli Diperpanjang MK, Capim KPK Selanjutnya Tetap Dipilih Jokowi

Nasional
Mengaku Sering Temui Jokowi, Ganjar: Beliau Mentor Saya

Mengaku Sering Temui Jokowi, Ganjar: Beliau Mentor Saya

Nasional
Hadiri Soda Fest di Sleman, Giring Ganesha Optimistis PSI Bisa Jadi Kuda Hitam di Pemilu 2024

Hadiri Soda Fest di Sleman, Giring Ganesha Optimistis PSI Bisa Jadi Kuda Hitam di Pemilu 2024

Nasional
Gus Imin Usulkan Dana Desa Ditambah Jadi Rp 5 Miliar per Tahun

Gus Imin Usulkan Dana Desa Ditambah Jadi Rp 5 Miliar per Tahun

Nasional
RUU Kesehatan Jadi Langkah komprehensif Pemerintah Mereformasi Sektor Kesehatan

RUU Kesehatan Jadi Langkah komprehensif Pemerintah Mereformasi Sektor Kesehatan

Nasional
Mayjen Deddy Suryadi, Danjen Kopassus yang Sandang Pangkat Perwira Tinggi Pertama di Angkatannya

Mayjen Deddy Suryadi, Danjen Kopassus yang Sandang Pangkat Perwira Tinggi Pertama di Angkatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com