Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Usul Kementan Dilebur Ke Kemendes PDTT, Begini Alasannya

Kompas.com - 22/12/2022, 20:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan Kementerian Pertanian (Kementan) dilebur menjadi satu dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Hal itu disampaikan dalam kunjungannya ke Relawan Bagus Muhaimin Jawa Barat di Kabupaten Purwakarta, Rabu (21/12/2022) malam.

Mulanya, Cak Imin menyinggung kiprah dan peran penting Kemendes selama ini.

Baca juga: Anies-AHY Berpotensi Menang Pilpres jika Ganjar Jomlo dan Prabowo Gandeng Muhaimin

Kemendes disebut punya peran sentral dan tepat karena menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia dari bawah.

"Uang negara tidak harus habis di atas, tapi harus habis di tingkat bawah, di pendidikan dan Desa," kata Cak Imin dalam keterangannya, Kamis (22/12/2022).

"Tahu enggak ketika krisis ekonomi, di atas gelempangan tidak mampu, justru yang di bawah yang bisa tahan. Kemarin saat pandemi semua sektor rontok, hanya pertanian yang punya daya tahan, dan itu desa," ujar dia.

Setelah itu, Cak Imin mengusulkan Kementan dilebur dengan Kemendes.

Menurut dia, dua kementerian ini punya peran hampir sama. Apabila disatukan, kata dia, bukan tidak mungkin akan lebih memberi dampak konkret bagi kemajuan desa.

"Kalau ide Kementerian Desa harus bertahan itu terlalu sederhana, bahkan Kementerian Pertanian harus ditarik menjadi bagian Kementerian Desa," ucap Muhaimin.

"Supaya apa? Supaya clear apa yang menjadi kebutuhan desa tertangani secara sistematis sesuai kebutuhan desa," ujar dia.

Baca juga: Cak Imin Sebut Semua Koalisi Parpol Rawan Pecah, Kongsi PKB-Gerindra Kian Rapuh?

Wakil Ketua DPR ini menyampaikan, ada dua sektor yang harus mendapatkan perhatian perubahan mendasar melalui pembangunan dari bawah.

"Pembangunan dari bawah apa itu? Desa. Pembangunan tidak dari atas tapi dari desa," ujar Cak Imin.

Sektor kedua yaitu kelautan. Menurut dia, lautan Indonesia yang kaya selama puluhan tahun bahkan sejak zaman Bung Karno tidak tersentuh format politik nasional.

"Maka ketika reformasi semua isu kelautan dan desa terus menjadi perjuangan," kata dia.

Pada awal reformasi, salah satu buah perjuangan yaitu berhasil membuat sebuah kementerian baru yang namanya Kementerian Kelautan.

"Karena Gus Dur Presiden dibuat keputusan presiden tentang Kementerian Kelautan, namun sebelum membuat Kementerian Desa, Gus Dur jatuh," ucap Muhaimin.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Sebut Semua Koalisi Rawan Pecah, Termasuk PKB-Gerindra

Meski begitu, hal itu tidak mematahkan semangat untuk melanjutkan perjuangan.

Dia menyatakan, Fraksi PKB di DPR getol memperjuangkan UU Desa hingga kemudian lahir Kementerian Desa.

"Ini yang disebut gerakan politik. Kalau Anda ingin mengubah nasib, ingin memperbaiki nasib, nasib masyarakat desa, nasib umat, harus melalui gerakan politik," kata Cak Imin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com