Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Hentikan PPKM, Moeldoko: Menkes Masih Minta Waktu

Kompas.com - 22/12/2022, 20:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin secepatnya memastikan perubahan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat ditanya soal rencana penghentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir tahun ini.

"Kemarin memang dalam sidang kabinet Presiden menginginkan kepada Menkes untuk melihat secepatnya bisa itu mengubah kondisi. Tetapi, Pak Menkes masih meminta waktu," ujar Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/12/2022).

"Kita lihat nanti akhir tahun seperti apa. Karena ada melalui istilahnya evaluasi apa begitu, nanti kita lihat mudah-mudahan ya awal-awal tahun depan ya bisa," katanya lagi.

Baca juga: Menanti Jokowi Terbitkan Keppres Penghentian PPKM

Saat ditanya lebih lanjut apakah rencana penghentian PPKM ada kaitannya dengan keinginan Presiden Jokowi mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2023, Moeldoko menjelaskan lebih kepada pertimbangan kesehatan.

Moeldoko mengatakan, saat ini Covid-19 sudah tidak lagi menjadi ancaman dari sisi tingkat kematian.

Namun, menurutnya, semuanya tetap perlu ada evaluasi menyeluruh.

"Jenis-jenis penyakit kan dilihat. Misalnya, Demam Berdarah menyebabkan kematian berapa orang, Tuberkolusis berapa orang, begitu juga dengan Covid-19 berapa orang," ujar Moeldoko.

"Dari situ salah satu pertimbangannya, oh ternyata Covid-19 sudah tidak lagi menjadi ancaman yang signifikan dalam konteks mortality-nya. Jadi semuanya akan dilihat secara menyeluruh," katanya lagi.

Baca juga: Wapres: Penghentian PPKM Tunggu Situasi Pandemi Setelah Natal-Tahun Baru

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan isyarat segera menghentikan kebijakan PPKM.

Menurut Jokowi, ada kemungkinan pada akhir 2022 ini pemerintah akan memberhentikan kebijakan PPKM yang sudah berlangsung sejak 2021 lalu.

Hal tersebut mengingat situasi pandemi di Tanah Air yang saat ini terus membaik.

Selain itu, kasus harian Covid-19 pada Selasa (20/12/2022) berada di angka 1.200-an.

"Hari ini, kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200 dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara Indonesia Economic Outlook 2023 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Baca juga: Jokowi Akan Cabut PPKM Akhir Tahun, Epidemiolog: Tunggu Setelah Nataru

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Nasional
Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Nasional
Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Nasional
KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

Nasional
Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Nasional
Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Nasional
Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Nasional
Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com