Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Penghentian PPKM Tunggu Situasi Pandemi Setelah Natal-Tahun Baru

Kompas.com - 22/12/2022, 16:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, keputusan menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 setelah libur Natal dan tahun baru.

Ma'ruf mengatakan, bila situasi pandemi setelah Natal dan tahun baru relatif tetap landai, PPKM dapat dihentikan.

"Kita lihat dampak daripada Natal dan tahun baru ini dampaknya seperti apa, itu nanti akan jadi ukurannya. Artinya, kalau itu keadaannya masih tetap landai saya kira kita sudah bisa masuk kepada mengehentikan PPKM," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Bali, Kamis (22/12/2022).

Baca juga: Jokowi Akan Cabut PPKM Akhir Tahun, Epidemiolog: Tunggu Setelah Nataru

Ma'ruf mengakui, angka kasus Covid-19 yang terus turun menimbulkan keinginan untuk mencabut PPKM agar masyarakat dapat beraktivitas normal seperti sebelum pandemi.

Namun, ia juga mengingkatkan masyarakat agar tetap waspada di tengah munculnya rencana menghentikan PPKM karena kasus Covid-19 di China sedang melonjak.

"Berdasarkan beberapa analisa dari para ilmuwan ahli tetap waspada, karena sekarang di China naik, jangan sampai naik di China itu kemudian berdampak pada kita," ujar Ma'ruf.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk segera mengikuti vaksinasi agar memiliki kekebalan terhadap Covid-19.

"Kita artinya sudah tidak berpengaruh lagi karena sudah memiliki booster supaya kita memiliki kekebalan, itu yang kita terus lakukan dan waspada," kata Ma'ruf.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan isyarat segera menghentikan kebijakan PPKM.

Baca juga: Menanti Jokowi Terbitkan Keppres Penghentian PPKM

Menurut Presiden, ada kemungkinan pada akhir 2022 ini pemerintah memberhentikan kebijakan PPKM yang sudah berlangsung sejak 2021.

Hal tersebut mengingat situasi pandemi di Tanah Air yang saat ini terus membaik. Selain itu, kasus harian Covid-19 pada Selasa (20/12/2022) berada di angka 1.200-an.

"Hari ini, kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200 dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara Indonesia Economic Outlook 2023 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com