KUHAP Dinilai Belum Akomodasi Hak Tersangka dan Terdakwa Dapat Penerjemah Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Peneliti Audit Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Anugerah Rizki Akbari menyoroti soal hak tersangka dan terdakwa mendapatkan fasilitas penerjemah atau juru bahasa dalam proses peradilan.

Anugerah menilai KUHAP saat ini masih belum sempurna dalam mengatur hal tersebut.

“Pada bagian lainnya ada hak tersangka dan terdakwa untuk mndapatkan juru bahasa dan penerjemah. Pada bagian ini pengaturan dalam KUHAP belum sempurna,” ucapnya dalam Webinar Series Peluncuran Penelitian “Audit KUHAP” secara virtual, Rabu (21/12/2022).

Ada beberapa hal yang disorot Anugerah. Pertama terkait kualitas dari penerjemah yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa.

Baca juga: Penelitian ICJR: Penanganan Perkara dalam KUHAP Tak Terintegrasi Buat Banyak Kasus Mangkrak

Kedua, KUHAP masih belum mengatur soal kewajiban menerjemahkan berbagai dokumen hukum.

“Penerjemah hanya dilihat sebagai proses mencari informasi dari tersangka dan oleh karenanya yang bersangkutan diberikan kesmepatan hak untuk mendapatkan penerjemah. Tapi proses penerjemahan dokumen peradilan masih belum diatur,” ujar Anugerah.

Anugerah menilai, penerjemahan dokumen hukum sangat penting karena hal ini akan berdampak terhadap tiga kelompok yakni kelompok disabilitas, warga negara asing, dan masyarakat adat.

Juga masyarakat adat yang hanya memahami bahasa-bahasa dan dialek lokal. Tentu ini menjadi tantangan negara untuk bisa memenuhi hak tersebut,” tuturnya.

Baca juga: Dukung Revisi KUHAP, Wamenkumham: Cegah Penegak Hukum Bertindak Sewenang-wenang

Dalam kesempatan itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani juga menyorot hal serupa.

Menurut Julius, penerjemah bagi tersangka atau terdakwa dibutuhkan dan seharusnya tersedia secara otomatis.

Selain itu, ia juga menyoroti soal pelayanan kesehatan, kunjungan keluarga, serta jika ada kebutuhan khusus bagi tersangka dan terdakwa yang harus diperhatikan lebih lanjut dalam KUHAP.

“Misalnya ada teman disabilitas mental dan intelektual, itu tidak pernah disediakan. Kemudian ada layanan rohani dan lainnya berkaitannya dengan ancaman, terhadap tindak pidana dengan ancaman hukuman mati,” kata dia.

“Juga ada perempuan dan anak, lansia, dan terakhir kebutuhan soal psikolog dan psikiater. Jadi ada yang sudah dicatat dalam KUHAP tapi yang lain juga banyak yang belum diakomodasi,” imbuh Julius.