Fasilitasi Bupati Meranti dengan Kemenkeu, Kemendagri: Tak Ada Dusta di Antara Kita

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengklaim bahwa persoalan antara Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah selesai.

Menurut Fatoni, hal ini karena kedua belah pihak sudah saling berkomunikasi membahas tentang Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di Meranti.

"Sudah komunikasi, enggak ada dusta di antara kita," kata Fatoni ditemui di Kantor Kemendagri, Rabu (21/12/2022).

Fatoni menyampaikan hal tersebut setelah Kemendagri selesai menggelar rapat mediasi dengan Bupati Meranti dan Kemenkeu.

Baca juga: Usai Mediasi dengan Kemenkeu, Bupati Meranti: Kemarin Asumsi, Sekarang Sudah Terjawab

Tak hanya dua belah pihak tersebut, Kemendagri juga mengundang pemangku kepentingan terkait untuk hadir, yakni SKK Migas.

Sebelumnya, pada pertemuan pertama, Kemendagri mengajak serta Gubernur Riau untuk menyampaikan pandangan soal DBH minyak di Meranti.

"Pak bupati sangat senang dengan pertemuan hari ini. Ini harus ditulis juga. Pak Bupati menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri dan Pak Mendagri yang telah memfasilitasi pertemuan hari ini," ujar Fatoni.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Kemendagri tidak akan menggelar rapat atau mediasi lanjutan.

Namun, Fatoni tak menutup kemungkinan bisa saja Bupati Meranti menyambangi lembaga tertentu untuk bertanya lebih lanjut terkait DBH.

"Kalau pertemuan kecil-kecil, misalnya Pak Bupati ingin nanya ke SKK Migas, boleh. Pak Bupati mau ketemu ESDM boleh, Pak Bupati mau ketemu Kemenkeu bisa, ketemu kami bisa seperti biasa saja," kata Fatoni.

Baca juga: Soal Pernyataan Keras Bupati Meranti Ke Kemenkeu, Kemendagri: Sudah Jelas, Tak Ada Masalah

Sebagai informasi, nama Adil sempat menjadi sorotan publik usai melakukan protes terhadap Kemenkeu.

Adil menyampaikan kekesalannya kepada Kemenkeu soal DBH produksi minyak di daerahnya.

Hal itu disampaikan Adil ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada 8 Desember lalu.

Adil secara langsung menyampaikan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman.

Dilansir dari siaran YouTube Diskominfotik Provinsi Riau, Adil mengaku kesal karena DBH produksi minyak dari Meranti yang diberikan oleh Kemenkeu nilainya dirasa kecil.

Hal ini lantaran kondisi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah termiskin di Indonesia.

Baca juga: Soal Protes Ke Kemenkeu, Bupati Meranti: Itu Bukan Pernyataan, tapi Pertanyaan