JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kembali angkat bicara soal pernyataan kerasnya kepada pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dana bagi hasil (DBH) minyak.
Adil menepis bahwa apa yang disampaikan tersebut merupakan pernyataan.
"Sebetulnya itu sudah selesai, itu bukan pernyataan, tapi pertanyaan pada waktu saya rapat, tapi semua sudah selesai," kata Adil ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (21/12/2022).
Hal itu disampaikan Adil usai menghadiri pertemuan mediasi yang digelar Kemendagri. Pertemuan ini juga diikuti oleh pejabat Kemenkeu hingga SKK Migas.
Baca juga: Gelar Mediasi Lanjutan dengan Bupati Meranti Bahas DBH, Kemendagri: Tugas Kami Memfasilitasi
Adil mengaku sudah menyampaikan kejadian sebenarnya kepada para pejabat terkait dalam pertemuan hari ini.
"Tadi saya sudah sampaikan semuanya, jadi tidak ada masalah," imbuh dia.
Oleh karena itu, Adil merasa tidak menyesal lantaran hanya menyampaikan pertanyaan, bukan pernyataan.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menggambarkan kondisi pertemuan mediasi.
Menurutnya, pertemuan yang digelar secara tertutup itu terlaksana dengan lancar.
Baca juga: Usai Mediasi dengan Kemenkeu, Bupati Meranti: Kemarin Asumsi, Sekarang Sudah Terjawab
"Pak Bupati sangat senang dengan pertemuan hari ini. Ini harus ditulis juga. Pak Bupati menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri dan Pak Mendagri yang telah memfasilitasi pertemuan hari ini," klaim Fatoni.
Lebih lanjut, ia mengeklaim tidak ada persoalan antara pejabat daerah dengan pejabat pusat dalam hal ini Bupati Meranti dan Kemenkeu.
Menurutnya, apa yang dianggap persoalan, sejatinya adalah karena belum adanya komunikasi secara utuh.
"Ya sebetulnya memang terbuka, kenapa sampai saat ini tidak terbuka? Karena belum komunikasi. Sudah komunikasi, enggak ada dusta di antara kita," tutur Fatoni.
Baca juga: Kemendagri Gelar Pertemuan Tertutup dengan Bupati Meranti Bahas DBH, Ini Hasilnya
Sebagai informasi, nama Adil menghebohkan publik usai melakukan protes terhadap Kemenkeu.
Ia menyampaikan kekesalannya kepada Kemenkeu soal DBH produksi minyak di daerah itu.
Hal itu disampaikan Adil ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada 8 Desember lalu.
Adil secara langsung menyampaikan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman.
Dilansir dari siaran YouTube Diskominfotik Provinsi Riau, Adil mengaku kesal karena DBH produksi minyak dari Meranti yang diberikan oleh Kemenkeu nilainya dirasa kecil.
Hal ini lantaran kondisi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah termiskin di Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.