Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Protes Ke Kemenkeu, Bupati Meranti: Itu Bukan Pernyataan, tapi Pertanyaan

Kompas.com - 21/12/2022, 15:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kembali angkat bicara soal pernyataan kerasnya kepada pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dana bagi hasil (DBH) minyak.

Adil menepis bahwa apa yang disampaikan tersebut merupakan pernyataan.

"Sebetulnya itu sudah selesai, itu bukan pernyataan, tapi pertanyaan pada waktu saya rapat, tapi semua sudah selesai," kata Adil ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (21/12/2022).

Hal itu disampaikan Adil usai menghadiri pertemuan mediasi yang digelar Kemendagri. Pertemuan ini juga diikuti oleh pejabat Kemenkeu hingga SKK Migas.

Baca juga: Gelar Mediasi Lanjutan dengan Bupati Meranti Bahas DBH, Kemendagri: Tugas Kami Memfasilitasi

Adil mengaku sudah menyampaikan kejadian sebenarnya kepada para pejabat terkait dalam pertemuan hari ini.

"Tadi saya sudah sampaikan semuanya, jadi tidak ada masalah," imbuh dia.

Oleh karena itu, Adil merasa tidak menyesal lantaran hanya menyampaikan pertanyaan, bukan pernyataan.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menggambarkan kondisi pertemuan mediasi.

Menurutnya, pertemuan yang digelar secara tertutup itu terlaksana dengan lancar.

Baca juga: Usai Mediasi dengan Kemenkeu, Bupati Meranti: Kemarin Asumsi, Sekarang Sudah Terjawab

"Pak Bupati sangat senang dengan pertemuan hari ini. Ini harus ditulis juga. Pak Bupati menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri dan Pak Mendagri yang telah memfasilitasi pertemuan hari ini," klaim Fatoni.

Lebih lanjut, ia mengeklaim tidak ada persoalan antara pejabat daerah dengan pejabat pusat dalam hal ini Bupati Meranti dan Kemenkeu.

Menurutnya, apa yang dianggap persoalan, sejatinya adalah karena belum adanya komunikasi secara utuh.

"Ya sebetulnya memang terbuka, kenapa sampai saat ini tidak terbuka? Karena belum komunikasi. Sudah komunikasi, enggak ada dusta di antara kita," tutur Fatoni.

Baca juga: Kemendagri Gelar Pertemuan Tertutup dengan Bupati Meranti Bahas DBH, Ini Hasilnya

 

Sebagai informasi, nama Adil menghebohkan publik usai melakukan protes terhadap Kemenkeu.

Ia menyampaikan kekesalannya kepada Kemenkeu soal DBH produksi minyak di daerah itu.

Hal itu disampaikan Adil ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada 8 Desember lalu.

Adil secara langsung menyampaikan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman.

Dilansir dari siaran YouTube Diskominfotik Provinsi Riau, Adil mengaku kesal karena DBH produksi minyak dari Meranti yang diberikan oleh Kemenkeu nilainya dirasa kecil.

Hal ini lantaran kondisi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah termiskin di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Nasional
Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Nasional
Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Nasional
Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Nasional
Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Nasional
Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Nasional
Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Nasional
Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Rangking 147 Dunia

Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Rangking 147 Dunia

Nasional
Defisit Produksi Minyak Besar, Politisi Golkar: Ubah Cara dan Strategi Bisnis

Defisit Produksi Minyak Besar, Politisi Golkar: Ubah Cara dan Strategi Bisnis

Nasional
Airlangga: Jokowi dan Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar

Airlangga: Jokowi dan Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar

Nasional
Terima Kasih ke Jokowi, Prabowo: Pemilu Tertib atas Kepemimpinan Beliau

Terima Kasih ke Jokowi, Prabowo: Pemilu Tertib atas Kepemimpinan Beliau

Nasional
1 Juta Warga Berobat ke Luar Negeri, Jokowi: Kita Kehilangan Rp 180 T

1 Juta Warga Berobat ke Luar Negeri, Jokowi: Kita Kehilangan Rp 180 T

Nasional
Kronologi Ganjar Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, KPU Telat Kirim Undangan

Kronologi Ganjar Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, KPU Telat Kirim Undangan

Nasional
Kala Hakim MK Beda Suara

Kala Hakim MK Beda Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com