Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Bawaslu, Ketum Partai Ummat Akui Temui Ketua KPU Jelang Penetapan Peserta Pemilu

Kompas.com - 21/12/2022, 05:19 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, membenarkan adanya pertemuan antara dirinya dengan Ketua KPU Hasyim Asy’ari sebelum penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 pekan lalu.

Ia mengaku pertemuan itu atas permintaan dirinya yang ingin mengungkapkan kendala pengurus Partai Ummat di daerah terkait verifikasi faktual yang dilakukan jajaran KPU.

“Pertemuan itu datang (atas) permintaan dari saya, saat itu sebagai calon peserta pemilu, ingin menanyakan langsung dan hal itu sangat lumrah yang juga dilakukan di kantor KPU,” ungkap Ridho dalam jumpa pers, Selasa (20/12/2022).

Baca juga: Sempat Tuding KPU Diperintah Singkirkan Partai Ummat, Amien Rais Kini Melunak

“Dalam pertemuan itu, saya menyampaikan masalah-masalah di daerah. Kira-kira seperti itu pertemuan saya dengan Pak Hasyim,” lanjutnya.

Pernyataan Ridho berbeda dengan versi yang disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, kemarin.

Bagja menyebut, Hasyim membantah pertemuan itu. Menurut Bagja, bantahan itu disampaikan langsung kepadanya.

"Iya proaktif terhadap hal itu (isu pertemuan Hasyim dan Ridho). Saya tanyakan kepada Mas Hasyim, Beliau tidak menyatakan hal demikian," ujar Bagja saat ditemui di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).

Baca juga: KPU Akhirnya Verifikasi Ulang Partai Ummat, Amien Rais: Setiap Masalah Bisa Dipecahkan

Menurut dia, apabila pertemuan itu benar terjadi, ada pelanggaran kode etik di internal KPU.

Bagja menekankan bahwa ia akan mengajukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila ada "bukti sangat kuat" perihal pertemuan Ridho dan Hasyim.

"Pertama adalah hal tersebut perbincangannya apa? Kedua adalah bagaimana, apakah terjadi? Kalau terjadi, maka konteksnya pelanggaran kode etik," ujar dia.

"Nah, Bawaslu akan menunggu dan juga jika ada alat bukti yang sangat kuat, maka akan mengajukan kepada DKPP, seandainya ada, tetapi masyarakat juga dapat melaporkan ke DKPP," kata Bagja.

Sebelumnya, ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengeklaim bahwa Hasyim meminta bertemu Ridho untuk memberi informasi bahwa semua parpol lolos verifikasi faktual, kecuali Partai Ummat.

"Informasi A1 dan valid itu memang ada kontak atau komunikasi pada hari Selasa malam. Jadi Saudara Hasyim Asy'ari, Ketua KPU itu, menyampaikan pesan supaya segera ketemu ketum kita empat mata di Kantor KPU," kata Amien Rais saat konferensi pers, Rabu (14/12).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com