Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/12/2022, 14:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, ada potensi pergerakan 44 juta warga dalam rangka Natal 2022 dan tahun baru 2023.

Data tersebut berdasarkan survei yang dilaksanakan Badan Kebijakan Transportasi.

"Saya hanya ingin memberikan peringatan, hati-hati terhadap survei Badan Kebijakan Transportasi bahwa ada potensi pergerakan 44 juta orang di nataru (Natal-tahun baru) ini," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas persiapan Nataru di Kantor Presiden pada Senin (12/11/2022)

Baca juga: Hadapi Lonjakan Lalin Libur Natal-Tahun Baru, Begini Strategi Jasa Marga

Rapat tersebut dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta jajarannya mengantisipasi pergerakan masyarakat di lapangan.

Presiden berpesan agar keamanan dan kenyamanan masyarakat saat Natal dan tahun baru diutamakan.

"Saya minta, persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi gangguan dan masalah saat nataru (Natal-tahun baru) ini betul-betul disiapkan," tutur Jokowi.

"Agar masyarakat merasa nyaman dan aman," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, sebanyak 16 persen atau 44 juta warga akan melakukan perjalanan selama periode libur Natal-tahun baru. 

Budi mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan Kemenhub, mobil pribadi dan motor paling banyak digunakan untuk melakukan perjalanan.

Baca juga: Jasa Marga Siapkan 10 SPKLU Jelang Natal-Tahun Baru, Catat Lokasinya

Ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan moda transportasi yang lebih aman, seperti bus, kereta api, pesawat, dan kapal laut.

"Saya mohon kepada semua stakeholders, khususnya Polri untuk memperhatikan dan melakukan suatu imbauan agar tidak mudik dengan motor karena relatif kurang aman untuk keselamatan," ujar Budi dalam konferensi pers pada Senin.

Budi juga mengatakan, pelaksanaan Natal dan tahun baru kali ini tidak diberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat meski kasus Covid-19 cenderung meningkat.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran Kemenhub untuk mengatur perjalanan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

KSAD Maruli: Kalau Pun Ada yang Tak Netral, Hanya Individu atau Kelompok Sangat Kecil

KSAD Maruli: Kalau Pun Ada yang Tak Netral, Hanya Individu atau Kelompok Sangat Kecil

Nasional
Anggaran Pertahanan Naik, Prabowo: Negara yang Pertahanannya Tak Siap Akan Diganggu

Anggaran Pertahanan Naik, Prabowo: Negara yang Pertahanannya Tak Siap Akan Diganggu

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Hadapi Fitnah dan Serangan dalam Rakornas Hari Ini

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Hadapi Fitnah dan Serangan dalam Rakornas Hari Ini

Nasional
Istana Bantah Presiden Jokowi Bertemu Eks Ketua KPK Minta Kasus E-KTP Dihentikan

Istana Bantah Presiden Jokowi Bertemu Eks Ketua KPK Minta Kasus E-KTP Dihentikan

Nasional
Pertamina Patra Niaga-Surya Dhoho Investama Berkolaborasi, Siap Operasikan DPPU di Kabupaten Kediri

Pertamina Patra Niaga-Surya Dhoho Investama Berkolaborasi, Siap Operasikan DPPU di Kabupaten Kediri

Nasional
Minta Relawan Promosikan PSI, Kaesang: Prabowo-Gibran Sudah Menang

Minta Relawan Promosikan PSI, Kaesang: Prabowo-Gibran Sudah Menang

Nasional
Sekjen Gerindra: Prabowo Akan Tambah Anggaran Pembangunan IKN jika Terpilih Jadi Presiden

Sekjen Gerindra: Prabowo Akan Tambah Anggaran Pembangunan IKN jika Terpilih Jadi Presiden

Nasional
Gibran Kampanye Perdana di Penjaringan Jakut Sore Ini, TKN: Cuma Sapa Warga

Gibran Kampanye Perdana di Penjaringan Jakut Sore Ini, TKN: Cuma Sapa Warga

Nasional
Kisah Setya Novanto Minta Perlindungan Jokowi Saat Terjerat Kasus E-KTP...

Kisah Setya Novanto Minta Perlindungan Jokowi Saat Terjerat Kasus E-KTP...

Nasional
Sekjen Gerindra: Kebocoran Data Pemilih Harus Diatasi, Dicari Penyebabnya

Sekjen Gerindra: Kebocoran Data Pemilih Harus Diatasi, Dicari Penyebabnya

Nasional
Mengenang 93 Tahun Pleidoi Indonesia Menggugat

Mengenang 93 Tahun Pleidoi Indonesia Menggugat

Nasional
Brigjen Aan Suhanan Emban Jabatan Kakorlantas Sementara Usai Irjen Firman Shantyabudi Pensiun

Brigjen Aan Suhanan Emban Jabatan Kakorlantas Sementara Usai Irjen Firman Shantyabudi Pensiun

Nasional
Pensiun, Irjen Firman Shantyabudi Serahkan Jabatan Kakorlantas ke Kapolri

Pensiun, Irjen Firman Shantyabudi Serahkan Jabatan Kakorlantas ke Kapolri

Nasional
BSSN: Hasil Investigasi Dugaan Kebocoran DPT Pemilu 2024 Akan Diumumkan KPU

BSSN: Hasil Investigasi Dugaan Kebocoran DPT Pemilu 2024 Akan Diumumkan KPU

Nasional
Serahkan 8 Helikopter ke TNI AU, Prabowo: Kita Ingin Angkatan Udara yang Lebih Tangguh Lagi

Serahkan 8 Helikopter ke TNI AU, Prabowo: Kita Ingin Angkatan Udara yang Lebih Tangguh Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com