Litbang "Kompas": Eks Koruptor Boleh Jadi Caleg, MK Dinilai Kurang Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menemukan bahwa publik menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan jeda 5 tahun kepada mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dinilai kurang tegas. 

Publik menilai, mantan terpidana korupsi semestinya tidak lagi diberi kesempatan menjadi pejabat publik di lingkungan pemerintahan.

Sebanyak 84,4 persen responden survei menilai, peluang bagi mantan terpidana korupsi atau eks koruptor menjadi calon anggota legislatif merupakan ancaman terhadap demokrasi.

"Penambahan syarat masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana untuk bisa menjadi calon anggota legislatif tidak lepas dari aturan yang sama, yang sebelumnya diberlakukan bagi syarat pencalonan kepala daerah," kata peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti dikutip dari Harian Kompas, Senin (19/12/2022).

Tidak heran jika putusan ini belum menunjukkan upaya tegas mencegah mantan terpidana korupsi masuk dalam gelanggang politik," ujar Rangga.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Eks Koruptor Bisa Jadi Caleg, Ancam Demokrasi

Bagaimanapun, bagi publik, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diganjar hukuman luar biasa.

Jajak pendapat Kompas juga merekam persepsi publik menjadi negatif konsisten dan negatif setiap merespon isu-isu korupsi.

Lebih dari 80 persen responden menilai hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi masih belum setimpal.

Bagi sepertiga responden lainnya, kejahatan korupsi layak diganjar hukuman maksimal, seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup.

"Sepertiga lainnya berharap hukuman keras lain, seperti memiskinkan atau menyita harta dari pelaku korupsi. Selain itu, beberapa hukuman lain yang dirasa sepadan oleh publik adalah hukuman sosial dan penghapusan hak politik," ucap dia.

Menurut Rangga, tak heran keputusan MK yang menambah syarat bagi mantan terpidana untuk menunggu masa jeda lima tahun setelah bebas, lalu menjadi caleg justru dianggap tidak dengan antusias.

Baca juga: Eks Koruptor Jadi Caleg, ICW: Segitu Sulitkah Cari Orang Bersih di Parpol?

Sebagian besar responden jajak pendapat menilai putusan ini belum memenuhi harapan publik, yakni peluang bagi mantan terpidana ditutup.

"Masih adanya peluang bagi mantan terpidana termasuk di kasus korupsi untuk kembali menjadi pejabat publik, dinilai menjadi cerminan seberapa permisifnya regulasi terhadap kejahatan korupsi," tutur Rangga.

"Bahkan, lebih dari tiga perempat responden memandang masih terbukanya peluang mantan terpidana korupsi di dalam perekrutan pejabat publik merupakan bentuk keringanan hukuman pada mantan pelaku korupsi," kata dia.

Sejalan dengan itu, mayoritas responden atau 90,9 persen tidak setuju eks koruptor nyaleg di pemilu. Publik tak ingin para koruptor kembali masuk dan mendapat kursi pemerintahan.