Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Rekrutmen hingga Penugasan Dinilai Perlu Diubah untuk Cegah Perang Bintang di Polri

Kompas.com - 16/12/2022, 08:29 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala berpandangan, sistem rekrutmen Polri mesti diubah demi mencegah terjadinya 'perang bintang' di tubuh Polri.

"Kita mulai memang dari fase rekrutmen. Apakah masih perlu kita membuat pendekatan yakni adanya multientry dalam rangka pendidikan SDM Polri. Jadi ada yang masuk jalur brigadir, bintara, dan perwira," kata Adrianus dalam tayangan Gaspol! di YouTube Kompas.com, Kamis (15/12/2022).

Baca juga: Kewenangan Kompolnas Awasi Polri Dinilai Serba Nanggung

Adrianus mencontohkan, negara-negara maju menerapkan sistem rekrutmen polisi melalui satu pintu yakni dari tingkat terendah.

Kenaikan pangkat para polisi lalu akan bergantung pada kinerja mereka di lapangan.

"Kalau kita melihat pada negara-negara maju, semua dari bawah semua tuh, begitu kemudian diadu di lapangan, yang baik masuk perwira, itu tidak ada privilese, kasta-kasta itu tidak ada," kata Adrianus.

Ia melanjutkan, sistem penugasan juga harus diubah karena faktanya anggota Polri memiliki preferensi untuk ditugaskan di satuan tertentu.

Terlebih, penugasan itu terkadang juga dipengaruhi oleh adanya permintaan dari orang-orang tertentu.

Menurut Adrianus, praktik tersebut semestinya dihilangkan karena seorang polisi harus siap ditugaskan di mana pun.

"Artinya semua merah putih, betul-betul kita bicara mengenai integritas, sekarang menjadi anggota Polri harus siap dong ditempatkan di mana saja," kata dia.

Baca juga: Gaya Kepemimpinan Kapolri Lamban, Pengamat Sebut Listyo Sulit Atasi Persoalan Soliditas Polri

Ia melanjutkan, penempatan anggota Polri juga harus ditetapkan secara adil bukan karena pengaruh atau permintaan pihak-pihak tertentu.

"Jangan lalu karena bukan anaknya siapa-siapa ditempatkan di ujung Indonesia sana, sementara kalau anaknya si anu ditempatkan di sekitar Monas, itu juga enggak benar," ujar Adrianus.

"Itu ujung-ujungnya membuat faksi juga. Ada faksi Jakarta, faksi luar Jakarta, faksi antah berantah," imbuh dia.

Baca juga: Jika Tak Tuntas, Perang Bintang di Tubuh Polri Bakal Rusak Mental Polisi di Lapangan

Isu perang bintang bergulir setelah mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menuding bahwa Kabareskrim Komjen Agus Andrianto terlibat dalam kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur.

Sambo mengaku sempat melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut. Namun, Agus menampik tudingan Sambo.

Ia beralasan jika terlibat menerima sejumlah uang, kenapa pengungkapan perkara tersebut tidak dilanjutkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com