Wakil Ketua KPK Nilai Sejumlah Kepala Daerah Sebaiknya Ditunjuk, ICW: Analisis yang Bengkok

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, penunjukan sejumlah kepala daerah secara tak langsung tidak akan mengatasi persoalan korupsi.

“Pilkada tak langsung atau menggunakan mekanisme penunjukan tidak serta merta mengatasi permasalahan korupsi,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/12/2022).

Ia menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata yang menilai lebih baik jika kepala daerah di sejumlah wilayah tidak dipilih secara langsung karena masyarakatnya belum siap. 

Baca juga: Wakil Ketua KPK Nilai Kepala Daerah di Sejumlah Wilayah Sebaiknya Ditunjuk, Bukan Dipilih Rakyat

Sementara itu, Kurnia memandang, pemilihan kepala daerah melalui penunjukan langsung dari pemerintah pusat justru membuka peluang konflik kepentingan. Isu nepotisme juga menguat.

Menurut dia, pernyataan Alex menggambarkan pimpinan KPK memiliki niat untuk merebut hak masyarakat terlibat secara langsung dalam menentukan kepala daerah mereka.

Ia menilai, gagasan Alex tersebut melompat dari persoalan sebenarnya dan berdasar pada analisis yang dangkal.

“Ternyata lembaga antirasuah itu, terutama pimpinannya, juga memiliki niat untuk merenggut hak rakyat untuk terlibat dalam proses pemilihan umum di daerahnya,” ujar Kurnia.

ICW menyebut pernyataan Alex memuat analisis yang "bengkok".

Saat mantan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu mempersoalkan praktik korupsi kepala daerah misalnya, masalahnya tidak terletak pada pilkada langsung.

Baca juga: KPK Beri Skor 90 untuk Pemprov DKI terkait Pencegahan Korupsi

Persoalan dalam pilkada langsung, menurut dia, yakni pembiayaan kampanye gelap atau tidak transparan, politik uang yang masif, dan rekrutmen partai politik.

Menurut Kurnia, penunjukkan kepala daerah bukan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut, melainkan membenahi regulasi pemilu, sosialisasi anti-politik uang, meningkatkan penegakan hukum dan integritas partai politik.

“Dengan menggunakan pernyataan Alex, mungkin logika yang sedang ia bangun, jika ada tikus di dalam rumah, maka rumahnya yang dibakar, bukan tikusnya yang ditangkap,” ujar dia.

Sebelumnya, dalam acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Alex mengemukakan pendapatnya bahwa sejumlah kepala daerah tidak perlu dipilih secara langsung.

“Saya yakin jauh lebih efektif, jauh lebih efisien ketika kepala daerah di daerah-daerah yang belum siap masyarakatnya pilkada langsung itu kalau kepala daerahnya itu ditunjuk langsung,” kata Alex sebagaimana dikutip dari YouTube Kemenkeu RI.

Baca juga: Pembunuhan Iwan Boedi, ICW: Diduga Bagian Mengganggu Pengungkapan Korupsi

Alex menuturkan, pihaknya selalu mewanti-wanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di daerah maupun pusat, terkait penyelenggaraan pemilu ke depan.

Menurut dia, jika pelaksanaan pemilu terus seperti waktu-waktu sebelumnya, persoalan korupsi di pemerintahan tidak akan selesai. 

Alex mengaku KPK telah mendiskusikan persoalan ini dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR, dan semua pimpinan partai politik.