Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Massa Prima Geruduk Lagi KPU Jelang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

Kompas.com - 14/12/2022, 12:09 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa kader dan simpatisan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) kembali berunjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022), jelang penetapan partai politik peserta Pemilu 2024.

PRIMA sebelumnya dinyatakan tak lolos verifikasi administrasi sehingga gagal jadi peserta pemilu.

Sebelumnya, mereka melakukan aksi serupa pada Kamis (8/12/2022). Mereka menuntut agar KPU diaudit dan meminta supaya data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) partai politik diumumkan.

"Kami hanya ingin menjemput pimpinan-pimpinan yang ada di dalam," ujar orator unjuk rasa di atas mobil komando yang terparkir di seberang Kantor KPU RI.

Baca juga: Komisioner Anggap Prima Berlebihan Minta KPU Diaudit

Pantauan Kompas.com, peserta unjuk rasa yang hampir seluruhnya mengenakan atribut warna biru ini juga meliputi sejumlah pemuda.

Para pemuda ini juga sempat terlibat dorong-mendorong dengan polisi yang berjaga, setelah dikomando untuk maju mendekat ke Kantor KPU RI.

Aksi ini berbarengan dengan aksi damai massa Partai Buruh di sisinya yang justru sibuk bernyanyi dengan lantunan lagu menghentak dari mobil komando.

Sebab, Partai Buruh disebut sebagai salah satu partai yang lolos proses verifikasi.

Secara terpisah, Ketua DPW Prima DKI Jakarta Nuradim menyampaikan bahwa aksi ini kembali dilakukan lantaran belum ada tindakan atas tuntutan mereka sebelumnya.

Ia menilai, KPU RI bertindak diskriminatif dan tidak transparan dalam proses tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Baca juga: Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Sebelumnya, Prima menggugat KPU RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) imbas hal yang sama.

Menurut dia, Prima sengaja dijegal oleh KPU dalam proses verifikasi administrasi. Keanggotaan mereka dicap tidak memenuhi syarat, sementara berembus dugaan bahwa penyelenggara pemilu itu malah meloloskan partai yang keanggotaannya bermasalah.

“Parpol datanya bermasalah justru diloloskan, sementara parpol yang seharusnya lolos, yakni Prima, justru dijegal,” kata Nuradim dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com