Pj Gubernur Papua Barat Daya Diminta Utamakan Pelibatan Warga Papua dalam Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya harus cepat membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.

Menurut dia, pembangunan di provinsi terbaru itu perlu mengedepankan perspektif antropologi masyarakat setempat.

“Penjabat gubernur harus mampu membangun kolaborasi antar-pihak, untuk memastikan bahwa paradigma pembangunan yang lebih inklusif dan mengedepankan perspektif antropologis," ujar Jaleswari dilansir dari siaran pers KSP, Senin (12/10/2022).

"Yaitu mengedepankan pelibatan orang asli Papua dapat diterapkan di Papua Barat Daya, sehingga mampu memberikan dampak terhadap percepatan perbaikan indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia,” kata dia.

Baca juga: Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Dia menyampaikan, Provinsi Papua Barat Daya memiliki berbagai potensi sumber daya alam, salah satunya kawasan empat gugusan pulau yang dikenal sebagai Raja Ampat.

Selain itu, provinsi paling baru ini memiliki potensi pertambangan yang besar.

Oleh karena itu, menurut Jaleswari, diperlukan kolaborasi intensif antara birokrasi pemerintahan, tokoh agama, masyarakat adat, pelaku usaha, civitas akademika, media massa, dan organisasi masyarakat.

Dia juga mengingatkan bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting karena adanya peningkatan alokasi dana otonomi khusus (otsus) menjadi 2.25 persen dari dana alokasi khusus (DAU) nasional.

Kemudian, ada perubahan mekanisme transfer otsus langsung ke kabupaten/kota.

“Selain itu, masih terdapat gap kualitas layanan publik, khususnya di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Tambrauw," ujar Jaleswari.

Oleh karena itu, program penguatan kompetensi teknis dan asistensi terkait aspek perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang jasa pemerintah harus dimaksimalkan.

"Serta penguatan mekanisme pengawasan dan pengendalian program prioritas untuk penguatan mekanisme pencegahan korupsi di internal birokrasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus dimanfaatkan secara maksimal,” kata dia.

Baca juga: Mendagri Perkenalkan Kota Sorong sebagai Ibu Kota Papua Barat Daya

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah meresmikan Provinsi Papua Barat Daya sekaligus mengangkat Muhammad Masa'ad selaku Pj Gubernur pada 9 Deember 2022 lalu.

Peresmian tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya diketahui telah melalui proses yang panjang, mulai dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Kemendagri, DPD, dan DPR RI, hingga yang disampaikan tokoh Papua kepada Presiden.

Setelah diresmikan, Papua Barat Daya sah menjadi provinsi termuda atau provinsi ke-38 di Tanah Air.

Adapun Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya berada di Kota Sorong.