Bakal Bertemu Ferdy Sambo, Pihak Bharada E Minta Sidang "Online"

JAKARTA, KOMPAS.com - Penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, Ronny Talapessy meminta agar kesaksian kliennya untuk terdakwa Ferdy Sambo dilakukan dari jarak jauh atau secara online.

Baik Bharada E maupun Sambo merupakan terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Richard dijadwalkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberikan kesaksian bagi terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi pada Selasa (13/12/2022).

“Kami mohon untuk Bharada E saat jadi saksi Ferdy Sambo untuk dihadirkan daring, kami ajukan surat,” ujar Ronny dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022).

Baca juga: KPK: Banyak Pejabat Punya Kekayaan Tak Wajar, Bukan Hanya Ferdy Sambo

Mendengar permohonan tersebut, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso lantas mempertanyakan alasan kubu Richard Eliezer meminta dihadirkan secara daring.

Ronny kemudian menjelaskan bahwa status klinennya kini menjadi justice collabolator (JC) dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Merasa terintimidasi?” kata Hakim Wahyu.

“Tidak, tapi besok kan,” ucap Ronny.

“Kenapa minta online?” kata Hakim memotong.

“Karena status sebagai JC,” ujar Ronny.

“Baik, nanti majelis pertimbangkan,” kata Hakim Wahyu.

Dalam dakwaan jaksa, Richard Eliezer disebut menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi (Kadiv) Propam kala itu, Ferdy Sambo.

Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Candrawathi yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang.

Kemudian, Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf.

Akhirnya, Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022.

Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).