Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/12/2022, 15:26 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis tiga besar instansi yang mendapat aduan pelanggaran HAM sepanjang tahun 2022.

Institusi terbanyak pertama yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan jumlah aduan mencapai 232 kasus.

Sementara itu, dua lainnya adalah koperasi dengan 75 kasus dan pemerintah pusat sebanyak 54 kasus.

Baca juga: Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

"Tiga besar pihak yang merupakan teradu yang ditangani mekanisme pemantauan dan penyelidikan adalah kepolisian 232, koperasi 75, dan pemerintah pusat 54," ujar Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan Uli Parulian Sihombing saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Sabtu (10/12/2022).

Untuk mengurangi jumlah aduan pelanggaran HAM tersebut, Komnas HAM merekomendasikan agar ada reformasi di institusi Polri.

"Untuk memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas, agar pelaksanaan tugas kepolisian RI semakin mengedepankan pendekatan HAM dalam pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat," ucap Uli.

Selain merilis tiga besar instansi paling banyak diadukan terkait masalah HAM, Komnas HAM juga merilis lima besar wilayah yang menjadi tempat terjadinya kasus pelanggaran HAM.

Namun, Uli tidak menyebutkan jumlah aduan berkaitan dengan lima besar wilayah tempat kasus pelanggaran HAM tersebut.

Baca juga: Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Provinsi pertama yaitu Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.
"Adapun selama tahun 2022, Komnas HAM telah menerima 5.306 berkas pengaduan masyarakat terkait dengan Pelanggaran HAM," kata dia.

Dari jumlah kasus tersebut, 1.019 di antaranya dilanjutkan penangannya oleh Komnas HAM.

Saat ini, 534 kasus sudah masuk ke dalam meakanisme pemantauan dan penyelidikan, 257 kasus berakhir di mediasi dan sisanya masih dalam proses analisis aduan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resepsi 1 Abad NU, Panitia Sebut Belasan Ribu Banser dan Ribuan Aparat TNI-Polri Siap Amankan

Resepsi 1 Abad NU, Panitia Sebut Belasan Ribu Banser dan Ribuan Aparat TNI-Polri Siap Amankan

Nasional
[POPULER NASIONAL] BPOM Setop Peredaran Obat Sirop Dikonsumsi Pasien Baru Kasus Gagal Ginjal | Kemenkes Sebut Pasien Gagal Ginjal Baru Sempat Minum Obat Praxion

[POPULER NASIONAL] BPOM Setop Peredaran Obat Sirop Dikonsumsi Pasien Baru Kasus Gagal Ginjal | Kemenkes Sebut Pasien Gagal Ginjal Baru Sempat Minum Obat Praxion

Nasional
Resepsi 1 Abad NU, Ruas Jalan Menuju Stadion Gelora Delta Sidoarjo Dipadati Jemaah Nahdliyin

Resepsi 1 Abad NU, Ruas Jalan Menuju Stadion Gelora Delta Sidoarjo Dipadati Jemaah Nahdliyin

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Responden Asosiasikan NU sebagai Organisasi Islam

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Asosiasikan NU sebagai Organisasi Islam

Nasional
Jokowi: Doa Kami untuk Keluarga dan Korban Gempa Turkiye dan Suriah

Jokowi: Doa Kami untuk Keluarga dan Korban Gempa Turkiye dan Suriah

Nasional
Enggan Ikut Campur soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Nasdem: Publik Akan Nilai Itu Pembunuhan Karakter

Enggan Ikut Campur soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Nasdem: Publik Akan Nilai Itu Pembunuhan Karakter

Nasional
Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.