Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/12/2022, 10:55 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Provinsi cabang Gorontalo, Olivia Sampouw, mengaku pernah dikirimi uang dugaan gratifikasi Rp 100 juta yang dibungkus di dalam kue ulang tahun.

Menurut Olivia, uang tersebut diantarkan secara langsung ke rumahnya. Selang 12 jam setelah penerimaan uang itu, ia kemudian melaporkan adanya dugaan gratifikasi ke kantornya.

“Betul Rp 100 juta yang dibungkus di kue ulang tahun,” kata Olivia dalam konferensi pers pada rangkaian acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Jumat (9/12/2022).

Baca juga: Maruf Amin: Korupsi Musuh Utama, Penegakan Hukum Tak Boleh Tumpul

Sebagai informasi, Olivia merupakan salah satu sosok inspiratif yang mendapatkan penghargaan dari KPK karena melaporkan dugaan gratifikasi yang diterima. Penghargaan diberikan pada peringatan Hakordia 2022.

Olivia mengaku, selama 12 tahun bekerja di sebagai Duta BPJS, ia baru pertama kali menerima gratifikasi. Uang tersebut diberikan oleh salah satu klinik di Gorontalo terkait proses klaim BPJS.

Pihak pemberi, kata Olivia, bekerja di dua fasilitas pelayanan kesehatan, yakni rumah sakit dan klinik.

“Dia merujuk pasien-pasien di rumah sakit A dia cuma men-screening, cuma memeriksa pasien, sedangkan di klinik B dia melakukan operasi,” tutur Olivia.

Baca juga: Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Melihat perbuatan tersebut, pihak BPJS Cabang Gorontalo kemudian menunda pencairan klaim BPJS yang bersangkutan selama tiga bulan.

Penundaan dilakukan untuk melakukan verifikasi. Persoalan praktik di dua fasilitas kesehatan itu dibahas hingga di tingkat provinsi bersma tim kendali mutu dan biaya serta tim verifikator.

Pihak BPJS Cabang Gorontalo kemudian mencairkan klaim BPJS klinik tersebut.

“Pada saat kami akan membayar beliau juga ternyata punya keinginan untuk mengucap terima kasih kepada kami. Tapi, hal ini sangat salah di mana memberikan gratifikasi kepada kami,” ujarnya.

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Sugiarto mengatakan, gratifikasi ada yang dianggap suap dan tidak.

Baca juga: Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan dugaan gratifikasi terindikasi suap kepada KPK. Mereka memiliki waktu 30 hari kerja.

Menurut Sugiarto, ketika penerima gratifikasi tersebut melaporkan hadiah yang diterima kepada KPK, maka ia mendapatkan pemaaf, sesuai dengan Pasal 12 C Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketika penerima gratifikasi tersebut melaporkan sendiri kepada KPK, penerimaan hadiah itu akan masuk dalam aspek pencegahan.

Namun, jika penerimaan gratifikasi itu dilaporkan oleh orang lain, peristiwa pemberian itu akan menjadi suap.

Baca juga: Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

“Jika dilaporkan orang, dia akan bergeser dari sisi pencegahan kepada penindakan,” kata Sugiarto.

Penerima gratifikasi tersebut nantinya bisa disangka Pasal 12 B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tipikor. Ia terancam hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup.

Ia juga terancam dipidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

“Tentunya di sini akan mengacu pada keputusan hakim. Jadi aspeknya penindakan dia menerima tidak patuh dan patuh,” tutur Sugiarto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.