Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan

Kompas.com - 10/12/2022, 10:30 WIB
Yakob Arfin Tyas Sasongko,
Sheila Respati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Agung Budi Santoso mengatakan Rumah Sakit (RS) Adi Husada Undaan Wetan Surabaya, Jawa Timur (Jatim), layak menjadi rujukan pelayanan kesehatan bagi Anggota DPR RI dan anggota keluarganya.

Adapun RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya telah beroperasi di Kota Pahlawan selama 95 tahun dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Surabaya.

"BURT DPRI RI sudah meninjau langsung dan menyatakan bahwa RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya dinilai layak untuk memberikan pelayanan kepada Anggota DPR dan keluarganya," ujar Agung dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/12/2022).

Untuk diketahui, RS Adi Husada Undaan Wetan berlokasi di di tengah Kota Surabaya. RS ini memiliki program unggulan, meliputi pelayanan stroke terpadu, cathlab, dan cancer center. RS ini berada di bawah naungan Perkumpulan Adi Husada Undaan Wetan Terakreditasi Paripurna 2022.

Dari segi fasilitas, RS Adi Husada Undaan Wetan memiliki 241 tempat tidur yang terdiri dari kamar kelas 1,2,3, VIP, dan Utama. Ada pula ruang isolasi, bedah anak, kebidanan, dan intensive care unit (ICU).

Baca juga: Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Adapun fasilitas lain guna melengkapi pelayanan andal RS tersebut, antara lain instalasi gawat darurat (IGD), intensive coronary care unit (ICCU), neonatal intensive care unit (NICU), kamar operasi, serta layanan artroskopi, laparoskopi, dan mammografi.

Meski demikian, imbuh Agung, ada sejumlah peningkatan yang perlu dilakukan RS tersebut, terutama dari segi fasilitas dan pelayanan.

Pihaknya pun mengapresiasi kesiapan dan kesediaan RS Adi Husada memberikan pelayanan kepada Anggota DPR RI secara umum, maupun Anggota DPR RI yang berada di wilayah Jatim.

"Fasilitas RS sudah oke, pemahaman tentang standard operational procedure (SOP) pun baik. RS Adi Husada Undaan Wetan juga memiliki database dan sudah tahu bagaimana melayani apabila ada Anggota DPR serta keluarga yang akan berobat. RS ini sudah siap memberikan pelayanan," terangnya.

Politikus dari Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan, pihaknya tak keberatan jika RS Adi Husada menjadi rujukan pelayanan kesehatan anggota dewan meski masih bertipe B.

Baca juga: Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat

Untuk diketahui, RS tipe B adalah rumah sakit yang menyediakan fasilitas dan kemampuan medis paling sedikit 4 spesialis dasar, 4 spesialis penunjang medik, 8 spesialis lain, serta 2 subspesialis dasar.

“Hal itu dapat dilakukan penyesuaian pada masa mendatang. Hal terpenting adalah pelayanan utama bagi anggota dewan untuk mengakses fasilitas kesehatan di Jatim,” kata Agung.

Pengawasan BURT DPR RI

Lebih lanjut Agus menjelaskan, dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh BURT DPR RI kepada setiap RS yang menjadi provider Jasindo, pihak RS harus memiliki kesamaan visi dan misi dalam menerapkan pelayanan kepada Anggota DPR RI dan keluarganya.

Hal itu mengingat kondisi RS yang dikunjungi BURT berbeda-beda, sehingga kesamaan SOP, visi, dan misi juga hubungan yang baik dengan Jasindo pun perlu terus disosialisasikan. Dengan begitu, RS siap dan sigap dalam memberikan pelayanan kepada anggota dewan.

"Di beberapa daerah masih kami temukan ada pihak RS yang kurang mengetahui, tentunya langsung kami berikan masukan kepada Jasindo, baik yang berada di pusat maupun di daerah untuk segera membenahi hubungan dengan RS,” ujarnya.

Baca juga: Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com