Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/12/2022, 19:00 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang dirayakan Jumat (9/12/2022) diharapkan tak hanya berisi seremonial semata.

Lebih dari itu, Hakordia 2022 mestinya bisa menjadi momentum pemerintah untuk mengingatkan semua pihak agar berkomitmen mencegah praktik korupsi jelang tahun politik 2023.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman mengatakan penyelenggaraan Hakordia 2022 cukup strategis karena bisa membawa pesan penting untuk mengetatkan pengawasan dan penindakan korupsi politik yang diduga marak terjadi jelang penyelenggaraan pemilu.

“Di mana agenda politik sangat padat baik di pusat maupun di daerah, maka harus dipersiapkan sejak saat ini, mitigasi-mitigasi risiko terhadap penanggulangan korupsi,” ujar Zaenur kepada Kompas.com, Jumat (9/12/2022).

Baca juga: Hari Antikorupsi Sedunia, Ini Deretan Kasus Korupsi dengan Angka Paling Fantastis

Ia mengungkapkan tindakan korupsi jelang pemilu sering terjadi karena para politisi mencari modal untuk bisa meraih banyak suara dari konstituen.

Apalagi, partai politik (parpol) kerap membebankan mahar pada kadernya yang akan berkontestasi.

“Sistem kepartaian yang belum sehat dan dari sisi partai ada tuntutan pada para calon untuk menyetor dana dengan alasan pemenangan pemilu,” kata dia.

“Mengakibatkan calon-calon terpilih mengembalikan modal dengan korupsi, dengan menjual izin, pengadaan barang dan jasa, dan rekrutmen pegawai,” ungkap dia.

 

 

Politik uang masih ditemui

Dikutip dari Kompas.id, jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukan praktik politik uang dalam pemilu masih terjadi.

Berdasarkan survei yang dilakukan 11-14 Desember 2020, diungkapkan sebanyak 16,9 persen responden mengaku pernah ditawari uang atau kebutuhan pokok untuk memilih calon kepala daerah saat Pilkada 2020.

Kemudian soal mahar politik, terdapat 20 responden calon kepala daerah yang mengaku mengeluarkan biaya Rp 50 juta hingga Rp 500 juta untuk mendapatkan satu jatah kursi DPRD.

Baca juga: Hakordia 2022: Ironi Adik-Kakak Terjerat Kasus Korupsi

September lalu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan berdasarkan riset KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) biaya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah cukup tinggi.

Ia menjelaskan untuk menjadi gubernur rata-rata seseorang harus merogoh gocek Rp 100 miliar, sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk menjadi bupati/wali kota di angka Rp 20-30 miliar.

Dalam pandangannya angka itu tak masuk akal jika dibandingkan dengan gaji yang diterima gubernur dan bupati/wali kota.

Baca juga: Hakordia 2022: KUHP Jadi Kado Manis Koruptor

Situasi itu, lanjut dia, membuat praktik korupsi terus berlangsung, dan pesta demokrasi menjadi transaksional.

“Hal ini mengakibatkan proses politik yang semestinya dilakukan secara hati nurani kemudian menjadi transaksi bisnis,” sebut Ghufron dalam keterangannya, 18 September 2022.

Terakhir, Ghufron memaparkan sejak KPK berdiri hingga Agustus 2022 terdapat 310 anggota DPR dan DPRD, 154 bupati dan wali kota, serta 22 gubernur yang terseret kasus korupsi.

Bentuk korupsi jelang pemilu

Zaenur menjelaskan ada ragam pola korupsi jelang penyelenggaraan pemilu yang biasanya dilakukan oleh pejabat di tingkat pusat maupun daerah.

Pertama, jual-beli tender pengadaan barang dan jasa. Hal itu dilakukan agar pejabat memperoleh pendapatan dari pemenang tender.

Kedua, menjual berbagai izin baik usaha, sewa, hingga mentransaksikan perekrutan pegawai atau pengisian jabatan tertentu.

Ketiga, penggunaan APBD untuk memberi berbagai bantuan, biasanya yang dilakukan adalah menyebarkan bantuan sosial.

Zaenur menyampaikan, bansos itu kerap dibagikan bukan pada pihak yang membutuhkan, tapi diberikan ke wilayah-wilayah yang dinilai berpotensi untuk memberikan suara pada pemilu mendatang.

“Karena untuk kepentingan politis, biasanya yang dapat disasar sebagai calon pemilih, ada yang tidak dapat, padahal harusnya berhak,” ucap Zaenur.

“Sehingga preferensi politik lebih diutamakan dari pada kondisi objektif,” ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Nasional
Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Singaraja-Mengwitani, Pembangunannya Telan Biaya Rp 396,7 Miliar

Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Singaraja-Mengwitani, Pembangunannya Telan Biaya Rp 396,7 Miliar

Nasional
Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Nasional
Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Nasional
Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Nasional
Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Nasional
Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat 'Welcome'

Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat "Welcome"

Nasional
Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Nasional
Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Nasional
Pengacara Nilai Jaksa Keji karena Sebut Klaim Kekerasan Putri Candrawathi Hanya Khayalan

Pengacara Nilai Jaksa Keji karena Sebut Klaim Kekerasan Putri Candrawathi Hanya Khayalan

Nasional
MUI Persilakan Ijtima Ulama PKB untuk Politik Praktis

MUI Persilakan Ijtima Ulama PKB untuk Politik Praktis

Nasional
Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Nasional
Dilaporkan ke Polisi, Perubahan Isi Putusan MK Diharapkan Dapat Terkuak

Dilaporkan ke Polisi, Perubahan Isi Putusan MK Diharapkan Dapat Terkuak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.